Rizal Ramli Dorong Negara Biayai Parpol

Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli mendorong agar Partai Politik sebagai alat demokrasi di Indonesia dibiayai oleh negara. Seperti di Eropa, Inggris, New Zealand, Australia dan negara-negara Arab. 

Usulan tersebur Rizal saampaikan karena kondisi Parpol saat ini cukup memprihatinkan dan bahkan cenderung tidak demokratis. Parpo di Indonesia kebanyakan seakan dikelola sebagai ‘CV’ yang tergantung pada Ketua Umum Partai. 

Dan bahkan, Menurut Rizal pengaruh ketua umum partai sangat dominan hingga kedalam persoalan pengaturan keuangan partai. “Segala hal diatur oleh mereka, termasuk setoran-setoran yang banyak masuk ke kantong ketua umum parpol dan bukan ke organisasi,” katanya.

Hal itu ia tegaskan dalam gelaran diskusi Twitter Space bertajuk ‘Oligarki dalam Parpol dan Bahayanya Bagi Demokrasi’, yang diselenggarakan Universitas Paramadina Jakarta, Jumat (7/7).

Kondisi ini dinilainya segera membutuhkan penanganan khusus, salah satunya melalui pembiayaan dari negara. Menurut Rizal, parpol sekarang banyak yang mendapat pendanaan dari berbagai pihak dan juga banyak ‘mengutip’ dana dari APBN, APBD dan BUMN. 

“Tetapi kebanyakan dana-dana itu masuk ke kantong-kantong ketua umum Parpol dan tidak masuk ke pendapatan resmi partai. Hal-hal itu tidak bisa kita tolerir lagi,” tegasnya.

Namun begitu, menurut Rizal pengelolaannya harus ada demokratisasi di dalam partai itu sendiri. Sehingga tidak bisa semua kewenangan berasal dari ketua umum parpol.

Baginya, para ketua umum parpol saat ini bisa memecat anggota-anggota DPR seenaknya, sehingga 575 anggota DPR hanya bagai taman kanak-kanak yang hanya manut kepada 9 atau 10 ketua umum. 

“Sementara ketua umumnya sendiri dicontain atau disenangkan oleh penguasa lewat proyek untuk ketua umum, kredit untuk ketua umum dan sebagainya,” jelasnya.

“Sistem politik seperti itu justru bisa merusak demokrasi. Oleh karena itu setelah Jokowi harus ada pembenahan,” sebut Rizal.

Baginya pembiayaan partai oleh negara oleh negara bisa menjadi solusi untuk mengatasi problem tersebut. “Toh praktiknya sekarang parpol ‘nyolong’ ramai-ramai itu lebih dari Rp75 triliun,” katanya.

Tetapi, lanjut Rizal, pembiayaan itu harus diikuti oleh kewajiban untuk mengubah AD/ART parpol. Supaya terjadi demokratisasi internal partai politik. Tidak bisa kemudian bicara demokrasi sementara di dalamnya sendiri tidak demokratis. 

“Lalu, siapapun anggota parpol tidak perlu jadi mantunya, atau cucunya sendiri bisa menjadi ketua umum,” sebutnya.

Selanjutnya, menurut Rizal pengeluaran yang dibiayai oleh negara itu harus diaudit dam hanya boleh digunakan untuk kepentingan kaderisasi, kampanye serta organisasi partai politik. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. 

“Setelah itu kita baru yakin seandainya parpol itu bersih dan demokratis maka dia sudah pasti akan memperjuangkan keadilan, demokrasi dan good governance dalam pemerintahan,” jelas Rizal.

“Tetapi jika seperti saat ini parpol suka terima uang sogokan dan tidak demokratis maka mereka tidak pernah perjuangkan keadilan, demokratisasi untuk rakyat, dan tidak pernah memperjuangkan kemakmuran untuk rakyat. Mereka sibuk untuk memperkaya dirinya sendiri dan kawan-kawannya,” pungkasnya.