RI Desak Gencatan Senjata Permanen Israel-Hamas

Berita Baru, Jakarta – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyerukan gencatan senjata permanen antara Israel dan kelompok perlawanan Hamas dalam pidato yang disampaikannya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (28/11/2023).

Dalam konferensi pers pada hari Rabu, Retno menyambut baik jeda kemanusiaan yang diinisiasi oleh Israel dan Hamas, namun menganggapnya belum cukup. “Indonesia sambut jeda kemanusiaan. Namun hal ini tidak cukup. Yang diperlukan adalah sebuah gencatan senjata yang permanen agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan,” ungkap Retno dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (29/11/2023).

Gencatan senjata empat hari, mulai 24-27 November, yang kemudian diperpanjang dua hari, mencakup jeda pertempuran, peningkatan bantuan kemanusiaan, dan pertukaran sandera.

Retno menegaskan pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza tanpa hambatan. “Bantuan kemanusiaan yang massif diperlukan di Gaza, dan kita perlu meningkatkan bantuan kemanusiaan,” ujarnya.

Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan bantuan, termasuk kesiapan untuk mengirim kapal rumah sakit. Retno menilai bahwa perang memiliki batasan, namun, batasan-batasan tersebut tak terlihat di Gaza. “Serangan terhadap berbagai fasilitas sipil bukan hal yang normal, saya ulangi, bukan hal yang normal. Apa yang terjadi di Gaza jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional,” tandasnya.

Menteri Luar Negeri Indonesia juga mengkritik penerapan double standard terhadap Israel dan mendukung upaya untuk meminta pertanggungjawaban Israel, termasuk di International Court of Justice.

Langkah lain yang diusulkan adalah memulai kembali proses politik dan perdamaian untuk menjalankan pembicaraan solusi dua negara. Retno menyoroti bahwa akar konflik adalah pendudukan ilegal Israel di Palestina yang harus diselesaikan lebih dulu. Indonesia juga mendorong status Palestina menjadi anggota penuh PBB agar memiliki kedudukan yang setara dengan Israel.