Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi Dinilai sebagai Peragaan Politik Terburuk

Berita Baru, Jakarta – Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, mengkritik perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menyebutnya sebagai salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk di ujung masa jabatannya.

Dalam keterangan persnya pada Selasa (18/7/2023), Hendardi mengatakan bahwa Jokowi tidak mencari sosok menteri yang kompeten dan berintegritas sebagai kontras dari pejabat sebelumnya. Sebaliknya, Jokowi justru menunjuk sosok yang tidak memiliki kapasitas dan rekam jejak di bidang yang dibutuhkan oleh Kemenkominfo.

“Bukannya mencari sosok menteri yang kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya, Jokowi justru menunjuk sosok yang tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan oleh Kemenkominfo,” kata Hendardi.

Menurut Hendardi, reshuffle kali ini dilakukan oleh Jokowi untuk memperpanjang tangannya guna mewujudkan kehendak-kehendak pribadi dan kelompoknya. Sosok-sosok yang mengisi jabatan baru tersebut adalah orang-orang yang berhubungan dengan Jokowi, bukan representasi partai koalisi yang seharusnya dibahas secara sehat.

Hendardi melihat bahwa Jokowi ingin membentuk konsolidasi kapital dan infrastruktur politik untuk Pemilu di akhir masa jabatannya, dan hal ini tercermin dalam reshuffle kali ini. Reshuffle ini tidak bertujuan untuk memanfaatkan sisa waktu menjalankan mandat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih mirip sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok yang terkait dengan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi.

Hendardi menilai bahwa Jokowi menggunakan hak prerogatifnya tanpa memberikan manfaat bagi republik, meskipun dilakukan secara prosedural. Hak prerogatif ini diperoleh melalui suara publik dalam Pemilu, tetapi tidak memberikan dampak positif yang signifikan.

Selain sedang menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan kehendak kekuasaan, Jokowi juga disorot karena sedang menyiapkan kelompok yang terkait dengan partai politik lintas parpol yang dapat menjadi pelindung setelah masa jabatannya berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi merasa menjadi sentral dalam kontestasi politik 2024, meskipun kepemimpinannya semakin rapuh dan melampaui berbagai norma politik yang ada.

Dalam tajuk berita ini, Hendardi menyoroti keputusan Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet dan mengecamnya sebagai peragaan politik yang buruk di akhir masa jabatannya.