Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Test COVID-19 DPR
Roy Salam, (Foto: Tempo).

Rencana Test COVID-19 DPR dan Keluarga, IBC: DPR Tidak Peduli Nasib Konstituen



Berita Baru, Jakarta – Sejak kemarin (23/3) beredarnya kabar rencana pemeriksaan kesehatan anggota DPR beserta keluarganya di Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibatan dan Ulujami Jakarta Selatan terus menuai polemik.

Kali ini kritik tersebut disampaikan oleh Indonesia Budget Center (IBC). Menurut Direktur Eksekutifnya, Roy Salam, lembaga itu menilai bahwa semestinya DPR bisa test mandiri tanpa gunakan fasilitas negara dan menyusahkan para dokter yang sedang sibuk melayani pasien corona.

“Harus ada transparansi dari DPR, berapa biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan rapid test Covid-19 tersebut”. Kata Roy.

Ia juga menjelaskan hasil perhitungan IBC, dimana rapid test Covid-19 massal bagi 575 anggota DPR bersama keluarganya berpotensi menelan biaya sekitar Rp3,5 – Rp6 miliar.

“DPR harus transparan, apakah biaya sebesar itu pakai APBN atau tidak!”. Tegasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima beritabaru.co pada Selasa (24/3).

IBC mendesak DPR untuk membatalkan rencana test massal tersebut. Menurut IBC rencana tersebut tidak etis dan mengoyak keadilan publik bila DPR memanfaatkan situasi (krisis akibat wabah_red.) untuk cari selamat sendiri bersama keluarga dan meninggalkan kepentingan konstituen.

“DPR seharusnya fokus bekerja mengawasi kinerja gugus tugas nasional penanggulangan Covid-19, memastikan distribusi APD Covid19 tepat sasaran sesuai daerah prioritas. Serta melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi anggaran untuk memastikan realokasi belanja APBN 2020 untuk kegiatan penanggulangan Covid19 dengan jumlah yang memadai, transparan dan akuntabel”. Pungkas Roy.

Mengingat derasnya kritik yang datang dari masyarakat, rencana tersebut telah ditolak sendiri oleh sebagian anggota DPR. Salah satu yang menolak rencana tersebut adalah anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita Sari.

“Dengan ini, secara pribadi kami menolak”. Kata Ratna.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur IX (Tuban – Bojonegoro) tersebut secara tegas menolak, dan meminta agar lebih memprioritaskan tes cepat kepada para dokter dan tenaga medis yang sedang menangani pasien di berbagai rumah sakit.

“Sudah seharusnya kita mendahulukan petugas medis dan paramedis yang sedang berjibaku menangani pasien di rumah sakit. Juga kepada masyarakat yang terpantau sebagai ODP, PDP dan keluarga dekat mereka dahulu. Mereka lebih membutuhkan”. Terangnya. [*]