Realisasikan PKT Rp10 Triliun, Menteri Basuki: Pelaksanaan Sesuai Protokol Physical Distancing

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) pada tahun 2020 dengan anggaran mencapai Rp10 triliun di 34 Provinsi.

Percepatan program padat karya Kementerian PUPR utamanya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggaran program padat karya tersebut digunakan untuk tujuh program, yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran.

“Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19”. Ujar Menteri Basuki Hadimuljono melalui siaran pers pada Rabu (8/4).

Program P3TGAI mencakup pembangunan saluran irigasi tersier di 15 lokasi di Lampung, 10 lokasi di Bali, dan 48 lokasi di NTT, dengan anggaran per lokasi sebesar Rp225 juta. Program pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.017 km dengan anggaran Rp489 miliar dan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 496.080 meter dengan anggaran Rp110 miliar.

Selanjutnya terdapat program PISEW di 900 kecamatan dengan anggaran Rp540 miliar, TPS-3R di 106 lokasi dengan anggaran Rp63 miliar, PAMSIMAS di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp1,099 Triliun, SANIMAS di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar, dan program KOTAKU di 364 kelurahan dengan anggaran Rp382 miliar.

Skema yang terakhir adalah peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 166 ribu unit dengan anggaran Rp3 triliun dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp371 miliar. Dua kegiatan PKT bidang perumahan tersebut dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Untuk peningkatan kualitas rumah, masyarakat mendapat bantuan Rp17,5 juta sementara untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp35 juta. [Hp]