RDP dengan Plt Dirut PLN, Komisi VII DPR RI Dorong Pemerataan Listrik

Berita Baru, Jakarta – Adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani, Komisi VII DPR RI dorong percepatan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

“Kami banyak bertanya tentang Road Map Plan PLN 5 Tahun ke depan, terkait capaian percepatan proyek pembangunan 35.000 MW,” kata Ratna Juwita Sari kepada Beritabaru.co, Senin (25/11).

Sebagai bagian Komisi VII yang membidangi Energi, Riset dan Teknologi, Ratna Juwita menyampaikan pihaknya juga mendiskusikan pemerataan rasio elektrifikasi PLN. Di mana pada akhir tahun 2019 sudah mencapai 98,7%, namun masih ada 2.510 desa yang belum teraliri listrik.

“Jumlah tersebut melebihi jumlah desa yang tertinggal, terdepan dan terluar, sebanyak 1.138 desa di 65 kabupaten/kota se-Indonesia,” tambahnya.

Menurut Ratna Juwita, listri memiliki peran vital, tidak hanya untuk kelangsungan hidup, tetapi juga untuk peningkatan kwalitas pendidikan.

Dari penuturan Ratna Juwita, RDP berlangsung dialogis. Anggota Komisi VII banyak mengajukan pertanyaan kepada Inten.

“Kami juga menanyakan mengapa PLN sebagai operator tunggal sirkulasi listrik negara selalu merugi? Sehingga membutuhkan subsidi yang semakin besar dari tahun ke tahun. Bagaimana persentase pemanfaatan subsidi itu? Apakah benar untuk masyarakat yang tidak mampu?,” ungkap Ratna Juwita.

Tetapi karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan Komisi VII dijawab oleh Plt Dirut PLN secara terperinci. “Namun PLN telah menyanggupi untuk menjawab secara tertulis disertai data faktual,” katanya.

Adapun terkait wacana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Komisi VII telah meminta kepada PLN untuk tidak dinaikkan. [AD]