Berita

 Network

 Partner

Ratusan Aktivis Pribumi dan Kelompok Suku Asli Amerika Desak Biden untuk Menghentikan Proyek Bahan Bakar Fosil
(Foto: Anadolu Agency/Getty Images)

Ratusan Aktivis Pribumi dan Kelompok Suku Asli Amerika Desak Biden untuk Menghentikan Proyek Bahan Bakar Fosil

Berita Baru, Internasional – Pada hari Senin (11/10), ratusan pengunjuk rasa yang dipimpin oleh aktivis Pribumi dari seluruh negeri menggelar protes di depan Gedung Putih, mendesak Joe Biden menghentikan proyek bahan bakar fosil dan menyatakan krisis iklim sebagai darurat nasional.

Protes tersebut, seperti dilansir dari The Guardian, menandai dimulainya lima hari demonstrasi yang menyerukan perhatian terhadap ketidakadilan iklim. Penduduk pribumi Amerika dan anggota suku mendatangi ibu kota untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Demonstrasi tersebut adalah bagian dari protes People v Fossil Fuels, yang diselenggarakan oleh koalisi kelompok yang dikenal sebagai Build Back Fossil Free, yang mendesak pemerintahan Biden mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengurangi proyek bahan bakar fosil penghasil karbon.

Protes jatuh pada hari libur federal di AS atau yang diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat yang hingga saat ini secara resmi didedikasikan untuk Christopher Columbus. Pada momentum tersebut, masyarakat menggemakan seruan nasional untuk kesetaraan ras dan dekolonisasi.

Berita Terkait :  Takut Pangkalan Udaranya Ditutup, AS Pulihkan Hubungan dengan Turki

Protes digelar secara damai, namun berdasarkan video yang diambil oleh peserta aksi Pribumi memperlihatkan puluhan demonstran menjadi sasaran kekerasan polisi yang menggunakan perangkat akustik jarak jauh dan memicu kebisingan. Penggunaan perangkat yang diklaim untuk mengendalikan massa memicu kritik luas di media daring. Salah satu pengguna Twitter menulis “Mengapa kekuatan polisi diperlukan? Mereka tidak melakukan apa-apa!!!!” dan “Ada lebih sedikit polisi yang melindungi ibu kota dari pengkhianat,” mengacu pada serangan 6 Januari.

Di luar Gedung Putih, plakat bertuliskan “Harap Kami” diletakkan di dasar patung Andrew Jackson, presiden ketujuh AS yang terkenal memimpin penindasan dan kekejaman terhadap penduduk asli Amerika yang sampai saat ini dikenal dengan Jejak Air Mata.

Berita Terkait :  YouTube Uji Fitur Clips untuk Saingi Twitch

“Harapkan Kami” adalah bagian dari frasa “Hormati Kami, atau Harapkan Kami,” yang digunakan oleh banyak wanita Pribumi saat berdemonstrasi menentang peningkatan $9 miliar perusahaan minyak Kanada Enbridge dari pipa minyak yang dirancang untuk membawa minyak dari Alberta, Kanada, ke Wisconsin.

Jalur pipa 3 telah memicu banyak protes. Polisi menangkap lebih dari 900 demonstran yang menentang infrastruktur tersebut sejak upaya konstruksi dimulai. Enbridge telah memberi $ 2,4 juta kepada polisi AS karena menangkap dan mengawasi ratusan demonstran di Minnesota yang menentang pembangunan pipa.

Jaringan Lingkungan Adat – aliansi luas suku, kelompok hak adat, organisasi buruh, dan lainnya – mengkritik Biden karena tidak bergerak untuk memblokir proyek penggantian Jalur 3 Enbridge.

Berita Terkait :  Pekan Seni Art Basel Hong Kong Dibuka Secara Fisik dan Virtual

“Jika Presiden Biden berkomitmen untuk menghormati perjanjian dan memperkuat kedaulatan, dia akan menerapkan kebijakan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan oleh otoritas eksekutif dan bertindak cepat untuk mengurangi kekacauan iklim yang telah melanda komunitas kita dengan mengakhiri warisan AS yang anti-Pribumi, ekstraktivisme bahan bakar fosil,” kata pernyataan IEN.

“Kami sudah muak dengan kata-kata kosong Anda,” tambah IEN, merujuk pada pidato pertama Biden di Hari Masyarakat Adat yang menyebut akan memfokuskan kembali hari libur federal menuju apresiasi terhadap penduduk asli.

“Proklamasi tidak menghapus pengawasan polisi terhadap masyarakat adat yang membela tanah dan air kita, pemukulan, dan pemenjaraan bagi mereka yang mencoba menghentikan jaringan pipa, fracking, uranium, dan industri ekstraktif lainnya dari menghancurkan ekosistem dan tubuh kita dan melanggar hak-hak kita, ” kata IEN.