Ratna Juwita Minta Rencana Subsidi Motor Listrik Dibahas Bersama DPR

Berita Baru, Jakarta – Baru-baru ini Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan rencana pemberian subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta. Subsidi tersebut konon akan diberikan untuk pembelian motor listrik baru dan konversi motor BBM menjadi motor listrik.

Merespon kabar tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mengaku belum pernah mendapatkan penjelasan yang rinci dari pemerintah.

“Subsidi motor listrik ini merupakan kebijakan strategis. Namun pemerintah belum pernah memaparkan dan menjelaskan kepada DPR,” tutur Ratna.

Menurut Ratna, pemerintah tidak sepatutnya membuat kebijakan penting secara sepihak tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan DPR. Apalagi kebijakan yang akan dikeluarkan berimplikasi terhadap berbagai aspek, seperti keuangan negara, sasaran penerima manfaat, tata kelola pelaksanaan, serta manfaat dan mudaratnya terhadap kepentingan masyarakat.

“Kita semua tahu, skema kebijakan APBN kita tahun 2023 masih sangat waspada terhadap dampak dari ancaman resesi ekonomi global. Apakah benar APBN sanggup menanggung subsidi motor listrik ini? Mengapa terburu-buru sekali? Sebenarnya siapa yang akan diuntungkan dari subsidi ini? Ayo kita bahas dahulu,” tegas Ratna menggugat.

Lebih lanjut Ratna berpesan agar pemerintah menghitung dengan cermat konsekwensi dari biaya dan manfaat dari rencana subsidi motor listrik tersebut. Lebih penting lagi, imbuhnya, harus dipastikan bahwa masyarakat miskin dapat menikmati manfaatnya secara langsung.

“Kalau dibahas dengan DPR, saya akan minta pemerintah menyampaikan cost and benefit analysis atau kalau perlu hasil feasibility study nya. Tujuannya satu, pastikan masyarakat lah, khususnya masyarakat miskin yang akan menerima manfaat terbesar, bukan kelompok lain loh ya,” catatnya.

Secara tegas Ratna mengaku dirinya dan anggota Komisi VII DPR sangat mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Tetapi rencana kebijakan berupa subsidi motor listrik ini tidak pernah masuk dalam pembahasan, bahkan tidak pernah menjadi pilihan strategi bersama.

“Perlu diingat ya, saya dan teman-teman Komisi VII DPR sangat mendukung percepatan transisi energi, supaya target bauran energi baru terbarukan pada 2024 nanti benar-benar tercapai. Tapi soal subsidi motor listrik ini, kami gak pernah diajak bicara. Ada apa sih sebenarnya? Rakyat harus tahu,” pungkasnya.