Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Ratna Juwita
Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari dan Badan Informasi Geospasial sosialisasikan produk informasi Geospasial Peta NKRI di Kabupaten Tuban. (Foto: Istimewa)

Ratna Juwita Lakukan Sosialisasi Produk Informasi Geospasial Peta NKRI di Tuban



Berita Baru, Tuban – Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari mengajak  Badan Informasi Geospasial untuk mensosialisasikan produk informasi Geospasial Peta NKRI di Kabupaten Tuban.

Menurut Ratna, kedatangan Badan Informasi Geospasial ke tanah kelahirannya saat ini adalah yang kedua kalinya.

Ia menyebut, sebagai wakil rakyat dia  berkewajiban untuk membawa pulang program baik yang ada di pusat dengan harapan bisa membawa manfaat bagi masyarakat Tuban.

“Itulah gunanya punya wakil rakyat, kalau bisa, kita bawa pulang semua yang bermanfaat untuk daerah,” kata anggota Dewan yang akrab disapa Ratna itu dalam rilisnya, Senin (25/10).

Ratna menyebut, tahun lalu, ada 63 desa yang menerima bantuan dari Geospasial. “Karena yang dibantu desa, saat itu kecamatan ini mendapat bantuan juga. Tahun ini kecamatan akan dapat bantuan,” terangnya.

Lebih lanjut Anggota DPR RI dari PKB ini mengungkap, sampai sekarang banyak data yang simpang siur yang menyebabkan pendistribusian bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran.

“Geospasial adalah mendata seluruh wilayah lengkap dengan potensi-potensinya. Dan, keberadaan data ini sangat penting. Karena itu, kami bawa ke Tuban agar membawa manfaat untuk Tuban,” tegas Ratna.

Sementara Kepala Pusat Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial, Ade Komara Mulyana menegaskan, pemetaan secara detail setiap wilayah perlu dilakukan.

Peta detail wilayah, lanjutnya, dapat menentukan pengambilan kebijakan yang tepat dan cermat.

“Sering ditemukan kasus ada ijin yang tumpang tindih. Dalam lokasi misalnya pernah ditemukan ada dua ijin yang dikeluarkan,’’ ujar Ade, saat melakukan sosialisasi.

Pria asal Jawa Barat itu menjelaskan bahwa geospsioal adalah informasi  terkait keruangan yang ada di bumi yang dirupakan dalam bentuk peta.

“Kades misalnya, untuk membangun desa harus tahu petanya, batas desa di mana saja, letaknya di mana, potensinya apa dan sebagainya. Batas wilayah bisa berpengaruh pada dana desa yang akan diterima,’’ jelas Ade.

Dalam forum yang banyak diikuti Camat, Kades, dan tokoh agama serta pemuda perwakilan desa-desa dari seluruh Tuban itu, Ade kembali menegaskan untuk melakukan sebuah pembangunan yang tepat diperlukan tata ruang.

“Satu wilayah bakal digunakan untuk apa sangat penting. Karena kadangkala kegiatan sudah jalan, ijin belum terbit, juga banyak tumpang tindih ijin, ada kasus kegiatan mau dilaksanakan ternyata ada dua ijin untuk lokasi yang sama,” tukasnya.