Ratna Juwita Kritisi Usulan Anggaran Ditjen Migas

Berita Baru, Jakarta – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menyampaikan pagu anggaran Ditjen Migas TA 2021.

Plt Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan sebesar Rp 1.739,57 miliar (87,18%) digunakan untuk belanja publik fisik, antara lain untuk pembangunan jaringan gas, konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan dan petani, serta studi pendahuluan pembangunan jaringan gas (jargas).

Studi pendahuluan pembangunan jargas sendiri menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di 10 lokasi dengan anggaran Rp 8 miliar. Lalu layanan perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan anggaran Rp 48,34 miliar.

“Pagu Ditjen Migas di TA 2021 adalah sebesar Rp 1.995,4 miliar, sebagian besar dari pagu tersebut akan digunakan untuk belanja publik fisik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebanyak 87,18%,” tuturnya.

Menyikapi laporan tersebut, anggota Komisi VII DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita mengatakan layanan perencanaan dan pembangunan dengan anggaran Rp 48,34 miliar terlalu besar.

Ia mempertanyakan output dari anggaran ini seperti apa. Pasalnya, dalam situasi pandemi semestinya anggaran banyak dialokasikan untuk yang outputnya nyata.

“Saya melihat kegiatan infrastruktur yang outputnya hanya tujuh laporan nilainya besar Rp 48,33 miliar. Output ini bentuknya seperti apa ya karena di masa pandemi, berharap pada output real. Kalau bisa, mohon maaf tanda kutip, nggak penting-penting amat mending ke penerangan jalan umum (PJU) dan konverter kit (konkit),” pintanya dalam rapat.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VII DPR Eddy Suparno. Ia meminta agar anggaran dialokasikan untuk program-program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat lebih ditingkatkan.

“Seperti ke program prioritas PJUTS atau PLTS rooftop, manfaat untuk sekolah, pesantren bisa hemat biaya listrik,” tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris menyebut anggaran Kementerian ESDM masih banyak yang bersifat layanan-layanan. Menurutnya banyak anggaran-anggaran yang tidak berwujud.

“PLTS Rooftop pesantren sekolah bisa naik. Setelah saya lihat banyak sekali ada Rp 48 miliar studi intangible (tidak berwujud),” tegasnya.(*)