Ramai-Ramai Anggota Kabinet Inggris Mengundurkan Diri Saat Rishi Sunak Dilantik Jadi PM Inggris

Berita Baru, London – Sedikitnya sepuluh anggota pemerintahan Inggris mengundurkan diri tak lama setelah Rishi Sunak menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru.

Misalnya, Menteri Kehakiman Inggris, Brandon Lewis mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (25/10).

“Suatu kehormatan untuk menjadi salah satu menteri Kabinet yang paling lama menjabat – setelah melakukan delapan peran menteri, di lima departemen, di bawah empat Perdana Menteri. PM baru akan mendapat dukungan saya dari bangku belakang untuk mengatasi banyak tantangan yang kita hadapi – sebagai Partai dan sebagai negara,” kata Brandon di Twitter.

Rishi Sunak terpilih menjadi perdana menteri baru Inggris pada Senin (24/10) lantaran perdana menteri sebelumnya, Liz Truss, mengundurkan diri. Sebagai ketua Partai Konservatif yang berkuasa di Inggris, Rishi Sunak langsung dianggakat menjadi oleh Raja Charles III pada Selasa (25/10).

Tak lama setelah itu, beberapa anggota kabinet Inggris yang menjabat di masa Liz Truss, langsung mengundurkan diri.

Beberapa pejabat tersebut diantaranya:Sekretaris Bisnis Jacob Rees-Mogg, Sekretaris Pendidikan Kit Malthouse, Sekretaris Pekerjaan dan Pensiun Chloe Smith, Sekretaris Lingkungan Ranil Jayawardena, Sekretaris Welsh Robert Buckland, Ketua Partai Jake Berry, Menteri Negara Pembangunan di Kementerian Luar Negeri Vicky Ford, Chief Whip Wendy Morton dan Sekretaris Leveling up Simon Clarke juga mengumumkan pengunduran diri mereka.

Untuk diketahui, Sunak menjadi perdana menteri ketiga negara itu pada tahun 2022.

Pada bulan Juli, pemimpin saat itu Boris Johnson, mengumumkan niatnya untuk mundur karena tuduhan melanggar peraturan COVID-19 dan klaim serangan seksual terhadap Wakil Kepala Pemerintahan Whip Christopher Pincher, yang dia periksa.

Liz Truss, terpilih pada bulan September untuk menggantikan Johnson, hanya menghabiskan 44 hari di kantor.

Pada 20 Oktober, dia mengumumkan pengunduran dirinya karena kritik atas rencana ekonomi baru pemerintah dan kemungkinan peningkatan utang publik untuk implementasinya.