Quo Vadis Myamnar? | Opini: Veronika S. Saraswati

Unjuk rasa penolakan terhadap kudeta militer di Myanmar (Foto: Sky News)
Veronica-Saraswati

Veronika S. Saraswati
China Study Unit Convenor at CSIS Indonesia


Sejak 1 Februari 2021, tatkala Tatmadaw (militer Myanmar) mengambil-alih kekuasaan negara, krisis politik di Myanmar rupanya belum menunjukkan tanda berakhir. Yang terjadi justru sebaliknya. Sampai hari ini, situasi bahkan semakin bertambah kusut. Belum ada petunjuk bahwa rezim militer yang kini berkuasa akan membebaskan beberapa tokoh partai dari National Liague for Democracy (NLD) dan beberapa pimpinan tokoh pemerintahan sipil, termasuk Presiden Win Mynt dan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, yang telah ditangkap dan ditahan sejak awal pengambil-alihan kekuasaan itu. Protes beberapa elemen sipil dalam bentuk aksi demonstrasi pun semakin berkembang massif disertai skala kekerasan yang semakin meningkat. Sampai hari ini, tercatat telah jatuh korban (60 orang) dari elemen sipil, termasuk simpati luas dari kalangan internasional atas aksi gugurnya gadis 19 tahun Ma Kyal Sin.

Kemelut politik Myanmar juga mengundang upaya diplomasi internasional. Muncul berbagai upaya diplomasi dari beberapa negara, baik melalui prakarsa masing-masing pemerintahan atau perwakilan mereka di lembaga regional atau internasional, seperti ASEAN dan PBB, yang pada dasarnya menyerukan supaya krisis di Myanmar dapat segera diakhir win-win solutions.

Yang cukup menarik adalah muncul tuduhan baik dari elemen sipil domestik Myanmar maupun beberapa elemen internasional, bahwa China adalah ‘dalang’ dan ‘pendukung’ rencana aksi pengambil-alihan kekuasaan oleh pihak Tatmadaw.

Masalahnya, apakah tuduhan tersebut sahih? Seberapa besar efektivitas upaya internasional? Juga, tak kalah penting, bagaimana masa depan Myanmar?

Tuduhan Tanpa Dasar

Sampai kini, tidak ada perwakilan pemerintahan atau satu negara pun secara resmi menyatakan China adalah ‘dalang’ atau pun menjadi ‘pendukung’ rencana aksi pengambil-alihan kekuasaan negara di Myanmar oleh Tatmadaw.

Tuduhan tersebut justru muncul massif dari pihak non-pemerintah. Sejak awal Februari 2021 sampai kini, tuduhan ini terutama muncul dari elemen-elemen sipil domestik di Myanmar, atau tepatnya beberapa orang muda yang tergabung dalam barisan aksi demonstrasi, yang menyuarakan sikap menentang pengambil-alihan kekuasaan Myamnar oleh Tatmadaw.

Tuduhan itu berkembang menjadi massif karena terus-menerus dilontarkan dalam pemberitaan media luas dalam skala internasional. Berbagai macam opini yang menekankan tuduhan terhadap China seperti itu, ditulis oleh jurnalis maupun pengamat, muncul bersliweran baik di media Myanmar, media Asia, media Barat, termasuk media Indonesia, setidaknya sepanjang satu bulan ini.

Pihak perwakilan resmi dari China pun berulang kali telah menyampaikan sikap bantahan atas tuduhan itu. Namun, yang tidak kalah massif, justru muncul opini dari jurnalis atau pengamat yang melontarkan pandangan maupun analisis yang pada dasarnya ‘meragukan’ atau bahkan ‘menolak’ tuduhan bahwa China adalah dalang atau pendukung Tatmadaw dalam pengambil-alihan kekuasaan negara di Myanmar.

Menarik bahwa argumen pro-kontra opini bahkan muncul di media arus utama seperti New York Times (Amerika) atau Kompas, Tempo, Jakarta Post (Indonesia), untuk tidak mendaftar lebih banyak lagi. Opini tidak hanya ditulis oleh jurnalis atau pengamat, tetapi juga melibatkan akademisi. Dengan demikian, kita mendapat informasi, pandangan, dan analisis yang cukup masuk-akal, jauh dari ‘agitasi’ dan ‘propaganda’, sebagai alasan mengapa tuduhan seperti itu memang pantas untuk ditolak.

Dari kekusutan opini tentang tuduh terhadap China itu pun, saya berpendapat bahwa tuduhan tersebut adalah tuduhan tanpa dasar sehingga memang pantas untuk ditolak.

Efektivitas Upaya Diplomasi Internasional

Krisis politik Myanmar disertai skala kekerasan yang semakin meningkat akhir-akhir ini sejak awal juga mengundang keprihatinan internasional, baik perwakilan resmi pemerintahan, lembaga internasional, maupun elemen sipil secara diaspora yang bersimpati dan menyatakan solidaritas mereka. Upaya diplomasi pun segera dilakukan melalui berbagai tawaran solusi untuk meredakan ketegangan.

PBB telah mengeluarkan resolusinya dengan menyerukan pembebasan kepada para tokoh politik Myanmar yang ditahan oleh pihak militer. Namun, PBB telah membatalkan upaya mereka untuk mengeluarkan resolusi yang bertujuan untuk mengutuk aksi pengambil-alihan pemerintah Myanmar oleh Tatmadaw karena dengan berbagai pertimbangan, resolusi ini tidak memberi manfaat besar untuk membantu meredakan ketegangan dan krisis, alih-alih menyulut situasi menjadi semakin keruh.

Ada negara yang langsung mengambil upaya keras. Pemerintah Amerika Serikat, misalnya, melontarkan kecaman keras atas pengambil-alihan kekuasaan Myamnar secara tidak sah oleh Tatmadaw disertai sanksi ekonomi. Pemerintah Jerman menyampaikan kecaman keras untuk alasan yang sama.

China, negara yang oleh banyak pihak dianggap memiliki berbagai keunggulan dalam mengupayakan diplomasi untuk meredakan krisis pun menyatakan harapan agar kedua belah pihak yang bertikai dapat menangani masalah dengan baik untuk mencapai solusi untuk meredakan krisis. 

Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN, termasuk Indonesia, lebih memilih untuk menempuh upaya diplomasi yang lebih mengedepankan proses dialog di antara dua pihak yang bertikai supaya berupaya mencapai solusi untuk meredakan krisis. Misalnya, Indonesia mengedepankan apa yang disebut ‘shuttle diplomacy’.

Yang menjadi pertanyaan dari upaya diplomasi internasional adalah sejauh mana upaya-upaya tersebut benar-benar efektif untuk mengakhiri konflik politik Myanmar. Apakah langkah-langkah diplomasi keras seperti seruan kecaman keras atau pemberian sanksi ekonomi, misalnya, cukup efektif sebagai instrumen untuk mendorong penyelesaian krisis? Atau upaya diplomasi yang lebih mengedapankan pendekatan “nilai Asia”? Sejauh mana pilihan atas langkah tersebut menunjukkan efektivitasnya?

Menurut hemat saya, upaya diplomasi yang efektif dalam konteks mengakhiri konflik dalam waktu singkat tampaknya masih sulit untuk diwujudkan. Namun bukan berarti upaya diplomasi adalah pilihan yang sia-sia. Yang diperlukan adalah upaya diplomasi dalam kurun yang panjang tanpa disertai langkah keras, yang justru akan menimbulkan situasi semakin bertambah keruh.

Quo Vadis?

Jika faktor eksternal seperti upaya diplomasi internasional tampaknya tidak begitu efektif untuk meredakan krisis politik Myanmar dalam waktu singkat, jalan penyelesaian paling masuk-akal untuk itu akhirnya bergantung pada good-will dari pihak Myanmar sendiri, terutama kedua belah kubu pimpinan, NLD dan Tatmadaw.

Ada tiga opsi untuk mengakhiri krisis. Pertama, Tatmadaw mengembalikan kekuasaan pemerintahan Myanmar kepada NLD. Ini adalah pilihan yang menjadi tuntutan elemen sipil Myanmar dalam aksi demonstrasi mereka sampai sekarang ini, meski pilihan ini secara aktual jelas sulit diwujudkan. Kedua, mengupayakan transisi demokrasi melalui pembebasan tokoh-tokoh NLD maupun tokoh-tokoh pemerintahan yang ditahan sampai sekarang ini, kemudian melakukan kompromi antara NLD dan Tatmadaw, termasuk kemungkinan untuk membuka peluang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator perundingan. Inilah pilihan ideal yang tampaknya paling realistis untuk dikejar oleh banyak pihak, termasuk Indonesia, ASEAN dan banyak negara di Asia, meski pilihan ini tidak dikehendaki oleh elemen sipil Myanmar (tatkala mengetahui sikap resmi Indonesia, mereka melancarkan protes keras dengan menggelar aksi demonstrasi di Yangoon) dan pilihan ini toh nyatanya tidak memberi jaminan apa pun untuk dapat diwujudkan. Ketiga, dan ini adalah pilihan terburuk, membiarkan Tatmadaw tetap berkuasa mengendalikan pemerintahan negara Myanmar. Pilihan ini tentu saja berisiko dan terlalu mahal untuk dibayar, karena akan menimbulkan perlawanan yang semakin keras, masif, dan berdarah-darah dari elemen sipil melalui demonstrasi. Dalam percaturan internasional pun, jika pilihan ini yang akhirnya menjadi kenyataan, Myanmar akan menjadi negara terkucil dalam hubungan-hubungan strategis dalam gelanggang internasional.

Quo vadis Myanmar? Hanya Myanmar yang dapat menjawab pertanyaan itu.*


Referensi:

Enze Han, “Rumors are flying that China is behind the coup in Myanmar. That’s almost certainly wrong”, March 2, 2021 at 7:00 p.m., 
Steven Lee Myers and Hannah Beech “In Geopolitical Struggle Over Myanmar, China Has an Edge”, Published Feb. 5, 2021, updated Feb. 16, 2021,
Rizal Sukma, “Will Indonesia’s diplomacy solve Myanmar crisis?, Jakarta Post, February 26, 2021,  
“Pakar: Hanya Sanksi PBB dan China Mampu Tekan Militer Myanmar”, CNN Indonesia – Jumat, 19/02/2021 11:05 WIB, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210219102056-106-608265/pakar-hanya-sanksi-pbb-dan-china-mampu-tekan-militer-myanmar.  
China Bantah Dukung Rencana Kudeta Militer Myanmar, Meski dapat Laporan Klaim Kecurangan Pemilu”, Kompas.com – 18/02/2021, 11:08 WIB,
Myanmar protesters urge China to condemn coup. Will Beijing act?”, Aljazeera.com, 18 Feb 2021.
Cina Bantah Tuduhan Mereka Mendukung Kudeta Myanmar”, Tempo.co – Kamis, 4 Februari 2021 13:15 WIB.  
China Bantah Tudingan Jadi Dalang di Balik Kudeta Militer Myanmar”, Kompas.com – 04/02/2021, 08:21 WIB.

Facebook Comments
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini