Protes Krisis Ekonomi Ricuh, Sri Lanka Umumkan Status Darurat

Berita Baru, Kolombo – Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa umumkan status darurat nasional pada Jumat (1/4) malam waktu setempat, menyusul protes keras warga buntut dari krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dasawarsa.

Dalam pemberitahuan surat kabar pemerintah Sri Lanka, Rajapaksa mengatakan keputusan itu diambil untuk kepentingan keamanan publik, perlindungan ketertiban umum, dan untuk memastikan pemeliharaan pasokan dan layanan penting.

Sebelumnya, pada hari Kamis (31/3), ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi dan militer di luar kediaman Presiden Rajapaksa di pinggiran ibukota, Kolombo.

Ketika akhirnya menghadapi perlawanan, pemerintah menggunakan kekerasan dan tuduhan ekstremisme. Pesan saya kepada sesama warga saya adalah untuk terus menjalankan kebebasan demokrasi Anda dengan cara yang damai. 1/2

Anggota parlemen (ITAK), Sri Lanka & Ketua Yayasan Masyarakat S M Rasamanickam, Rasamanickam R. Shanakiyan dalam mengajak warga Sri Lanka untuk menahan diri tidak melakukan kekerasan.

Polisi menangkap 53 orang dan memberlakukan jam malam di dan sekitar Kolombo pada hari Jumat pagi untuk menahan protes yang berubah menjadi aksi sporadis.

Protes tersebut terjadi sebagai respon atas kondisi kekurangan barang-barang penting termasuk bahan bakar dan barang-barang lainnya.

Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu berada di tengah-tengah krisis ekonomi terburuk dalam beberapa tahun dengan pemadaman bergilir hingga 13 jam sehari karena pemerintah berjuang untuk mengamankan devisa untuk membayar impor bahan bakar.

Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa tersebut setelah para pengunjuk rasa membakar beberapa kendaraan polisi dan tentara.

Seorang pejabat mengatakan setidaknya dua lusin personel polisi terluka dalam bentrokan itu, tetapi menolak berkomentar tentang jumlah pengunjuk rasa yang terluka.

Menteri Pariwisata Sri Lanka Prasanna Ranatunge memperingatkan protes semacam itu akan membahayakan prospek ekonomi.

“Masalah utama yang dihadapi Sri Lanka adalah kekurangan valas dan protes seperti ini akan merugikan pariwisata dan memiliki konsekuensi ekonomi,” kata Ranatunge.

Perwakilan PBB di Sri Lanka, Hanaa Singer-Hamdy, menyerukan untuk menahan diri dari semua kelompok yang terlibat dalam bentrokan tersebut.

“Kami memantau perkembangan dan prihatin dengan laporan kekerasan,” katanya di Twitter.

Menurut laporan Reuters, perdagangan di pasar saham negara itu ditangguhkan untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Jumat setelah indeks blue-chip utama turun 10% dari penutupan sebelumnya.