Berita

 Network

 Partner

Protes di Libya Berlanjut, PBB Serukan Penyelidikan Penembakan dan Genjatan Senjata
Protes di Libya berlanjut pada hari Senin (25/4) datang setelah pada hari Minggu (24/8) ratusan orang turun ke jalan-jalan di Misrata dan lebih dari 1.000 berkumpul di ibu kota, Tripoli, untuk menyuarakan kemarahan mereka atas keprihatinan serupa. Foto: Malik Traina / Aljazeera

Protes di Libya Berlanjut, PBB Serukan Penyelidikan Penembakan dan Genjatan Senjata

Berita Baru, Internasional – Pada hari Senin (24/8), Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) menyerukan penyelidikan ‘segera dan menyeluruh’ terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh keamanan pemerintah GNA terhadap demonstrasi di ibu kota Tripoli.

Sebelumnya, pada hari Minggu (23/8), ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Tripoli untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi itu dimotivasi oleh rasa frustrasi tentang kondisi kehidupan yang buruk, kekurangan listrik dan air dan kurangnya penyediaan layanan di seluruh negeri.

Unjuk rasa itu itu kemudian berjalan ricuh di mana aparat dari pemerintah GNA ‘menggunakan kekuatan berlebihan’. Bahkan terjadi penembakan terhadap para pengunjuk rasa.

Namun, menurut Dinas Kemamanan dan Departemen Dalam Negeri mengatakan bahwa penembak itu bukanlah salah seorang dari aparat keamanan atau pemerintah GNA, melainkan dari beberapa orang yang menyamar sebagai personel keamanan, lalu mereka menembaki para pengunjuk rasa ‘dalam upaya untuk menciptakan kekacauan.’

Berita Terkait :  Belanda Ikut Bertanggungjawab atas Pembantaian 350 Muslim Bosnia

“Dinas keamanan dan departemen melihat dan mengidentifikasi orang-orang itu untuk menangkap mereka. Mereka bukan petugas polisi atau berafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri [GNA],” kata Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Xinhua News.

Menanggapi hal itu, UNSMIL mengatakan bahwa hak untuk berkumpul secara damai, protes dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan termasuk dalam kewajiban Libya di bawah hukum hak asasi manusia internasional.

“UNSMIL menyerukan penyelidikan segera dan menyeluruh atas penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh personel keamanan pro-GNA di Tripoli kemarin yang mengakibatkan cedera pada sejumlah pengunjuk rasa,” tulis pernyataan UNSMIL.

Protes Terus Berlanjut

Akan tetapi, pada hari Senin (23/8), meski mendapat perlakukan kasar dari aparat, rakyat Libya kembali melakukan unjuk rasa di Misrata, selama dua hari berturut-turut untuk mengecam korupsi dan memburuknya layanan publik.

Berita Terkait :  Pakar Kesehatan: Indonesia Gagal dalam Menangani Pandemi Covid-19

“Kami di sini untuk memprotes korupsi … untuk memperjuangkan hak-hak kami dan kurangnya layanan pemerintah,” kata Amar Jamil, 32 tahun, seorang pengunjuk rasa di Misrata kepada Aljazeera.

“Kami tidak punya apa-apa,” imbuh Jamil. “Sejak awal pandemi virus korona, ratusan juta dihabiskan oleh pemerintah tetapi orang yang sakit tidak punya tempat untuk dirawat. Orang-orang sekarat karena uangnya dicuri.”

PBB Kembali Serukan Genjatan Senjata

PBB sendiri merupakan salah satu pendukung utama GNA, selain Turki, dalam konflik dengan LNA. Oleh karena itu, PBB menyarankan agar deklarasi genjatan senjata dari Pemimpin GNA Al-Sarraj dan salah satu sekutu utama Haftar dalam blok LNA minggu lalu.

“Mengingat kebencian yang terus berlanjut dari rakyat Libya dan ancaman konflik baru yang selalu ada, sudah waktunya bagi para pemimpin Libya untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan terlibat dalam dialog politik yang sepenuhnya inklusif,” tulis pernyataan PBB.

Al-Sarraj dan Saleh bersepakat untuk genjatan senjata di seluruh Libya dan menyerukan untuk penyelesaian segera konflik di Libya.

Berita Terkait :  Pemerintah Tetapkan Top 45 Pelayanan Publik 2019

Namun, abaikan sekutunya, Haftar tolak genjatan senjata dan siap tanggapi serangan GNA. Bahkan juru bicara Haftar Mismari mengatakan bahwa “inisiatif yang ditandatangani al-Sarraj adalah untuk pemasaran media.” 

Sementara itu, salah seorang pengunjuk rasa di Misrata, sumber utama kekuatan militer untuk GNA, mengatakan pihak berwenang tidak dapat melakukan seruan atas nama mereka.

“Kami menginginkan perdamaian tetapi satu-satunya orang yang harus memutuskan gencatan senjata adalah orang-orang di garis depan,” kata Abdelmemam al-Asheb, 35 tahun, kepada Aljazeera.

“Haftar adalah penjahat perang. Dia tidak bisa menjadi bagian dari solusi politik apa pun. Dia bertanggung jawab atas penutupan minyak, ribuan orang yang tewas di Tripoli, dan semua orang yang sekarang mengungsi,” jelas Al-Asheb.