Prihatin Penindasan di Myanmar, 56 Organisasi di Thailand Desak Pemerintah Bertindak

Berita Baru, Internasional – Komite Koordinasi LSM Bangkok (NGO-COD) merilis sebuah pernyataan pada 30 Maret 2020 tentang desakan 56 organisasi di Thailand kepada pemerintah untuk mengambil tindakan terkait penindasan di Myanmar.

Ke 56 organisasi tersebut terdiri dari kelompok masyarakat sipil, LSM, akademisi, pengusaha, media, dan pejabat pemerintah yang khawatir terhadap aksi kekerasan dan penindasan yang terjadi di Myanmar.

Sejak kudeta pada 1 Februari, kebrutalan terus terjadi dan berada di puncak paling mengerikan pada Sabtu (27/3), di mana sebanyak 114 orang tewas termasuk anak-anak.

Sampai detik ini, lebih dari 500 nyawa berjatuhan dan ribuan lainnya ditangkap oleh militer. Banyak orang yang melarikan diri dan bermigrasi di seluruh negeri di Thailand, sementara tidak sedikit dari mereka bertahan dan terus berjuang melakukan protes.

Menurut NGO-COD, kekerasan yang terjadi di Myanmar saat ini adalah tragedi paling parah di wilayah ASEAN dalam beberapa dekade. Hal ini berdampak pada wilayah ASEAN baik secara politik, sosial, ekonomi secara parah. Tetapi ASEAN tidak memiliki sikap yang cukup kuat terhadap kekerasan TNI Myanmar.

“Kami sangat khawatir bahwa situasi kekerasan sekarang mendekati keadaan perang sipil dan akan menyebabkan runtuhnya bangsa Myanmar dan ASEAN sebagai seluruh masyarakat juga,” kata NGO-COD dalam pernyataan tersebut.

Berikut ini adalah point-point tuntutan NGO-COD terhadap pemerintah Bangkok terkait kekerasan di Myanmar:

1. Pemerintah Thailand dan ASEAN harus mengirim pesan langsung, jelas, dan kuat untuk menekan tentara Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan terhadap rakyat mereka.

2. Pemerintah Thailand dan ASEAN harus ikut campur tangan secara konstruktif dengan menjadi perantara untuk bernegosiasi mengakhiri kekerasan dengan membiarkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk bergabung dengan pembicaraan perdamaian.

3. Pemerintah Thailand bersama ASEAN harus menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan menciptakan daerah yang aman bagi kaum oposisi agar bisa mengekspresikan diri dengan damai tanpa ditangkap dan ditekan.

4. Pemerintah Thailand dan ASEAN harus bersikeras pada prinsip-prinsip demokrasi dan menyerukan dan memajukan pemulihan demokrasi di Myanmar.

5. Pemerintah Thailand harus memberikan langkah kemanusiaan kepada mereka yang mengalami tekanan. Dalam kasus ini ada pengungsi yang melintasi perbatasan ke pihak Thailand. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat Thailand tentang keadaan tetangga negara mereka, membantu mereka, tidak merasa jijik atau terlihat sebagai pembawa COVID sementara mental rasis harus dikekang.

6. Jika ada kebutuhan bagi PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi masyarakat Myanmar, pemerintah Thailand harus memberikan dukungan serius.