Presiden Serbia Instruksikan Kesiapsiagaan Tempur Tingkat Tinggi kepada Militernya

Berita Baru, Internasional – Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, telah meginstruksikan kesiapan tempur tingkat tinggi kepada militernya di tengah situasi keamanan yang tegang di Kosovo. Peringatan tersebut disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Milos Vucevic dalam sebuah kesempatan.

“Presiden Serbia @avucic sebagai panglima tertinggi malam ini memerintahkan agar Angkatan Bersenjata Serbia berada pada tingkat kesiapan tempur tertinggi, yaitu kesiapsiagaan hingga ke tingkat penggunaan angkatan bersenjata, potensi bersenjata Angkatan Bersenjata Serbia,” tulis Vucevic di Twitter pada Senin malam.

Seperti dilansir dari Sputnik News, Vucevic mengatakan langkah itu dirancang untuk melindungi integritas teritorial dan kedaulatan Serbia, melindungi semua warga negara Serbia, dan mencegah terorisme dan teror terhadap orang Serbia di mana pun mereka tinggal.

Sebelumnya, media Serbia melaporkan bahwa pihak berwenang di Republik Kosovo telah menempatkan pasukan keamanan mereka dalam keadaan siaga penuh.

Vucevic mengatakan bahwa status siaga merupakan tanggapan atas rencana pemerintah Kosovo untuk menyerang Serbia dan mencoba membongkar barikade darurat yang didirikan oleh penduduk etnis Serbia di Kosovo sebagai tanggapan atas penangkapan Pristina terhadap dua mantan polisi Serbia.

Menteri Dalam Negeri Serbia, Bratislav Gacic, mengindikasikan bahwa presiden telah memerintahkan personel yang terkait dengan kementeriannya untuk siap tempur juga.

Pada hari Selasa, direktur Kantor Serbia untuk Kosovo dan Metohija Petar Petkovic memperingatkan bahwa Beograd siap untuk menjaga perdamaian dan siap untuk menanggapi segala jenis ancaman yang datang dari Pristina terhadap Serbia.

Pejabat itu menekankan bahwa sementara Serbia tidak akan menyerang siapa pun dan tidak menginginkan konflik terbuka, Beograd tidak akan membiarkan terulangnya jenis pogrom dan pembersihan etnis yang terjadi di Kosovo pada tahun 2000-an, yang dilakukan oleh pemerintah yang didukung NATO di Pristin.

Ketegangan yang meningkat di Kosovo, yang dimulai musim panas ini dipicu oleh sengketa pendaftaran plat kendaraan yang menjadi kian panas dalam beberapa pekan terakhir dengan pengerahan unit polisi Kosovar yang bersenjata lengkap di wilayah utara yang dihuni oleh orang Serbia. Serangkaian dugaan provokasi oleh Pristina telah meningkatkan ketegangan lebih lanjut.

Misalnya, Patriark Ortodoks Serbia Porfirio dilarang memasuki Kosovo pada hari Senin, ditolak di persimpangan administratif di Merdare saat mencoba melakukan perjalanan ke Biara Ortodoks Serbia abad pertengahan di Pec, barat laut Kosovo pada malam liburan Natal, yang dilakukan oleh orang Serbia. tanda pada 7 Januari.

Vucevic mengecam aksi diam komunitas internasional atas penderitaan orang Serbia, termasuk apa yang dia anggap sebagai ancaman untuk membersihkan etnis dan mengatakan bahwa seruan Beograd agar masalah diselesaikan melalui dialog tidak dapat diharapkan. Pejabat itu menyesali bahwa Serbia tampaknya menjadi satu-satunya negara di Eropa tanpa hak dan kebebasan untuk melestarikan perapian mereka yang berusia berabad-abad.

Kosovo, yang telah menikmati kemerdekaan de-facto sebagai protektorat AS, Uni Eropa, dan NATO sejak 2008, memiliki makna sejarah khusus bagi Serbia, dengan Pertempuran Kosovo tahun 1389, di mana Pangeran Serbia Lazar berhasil menahan pasukan Ottoman yang unggul secara jumlah. Serbia untuk sementara menghindari menjadi pengikut Ottoman, dan memainkan peran utama dalam pembentukan identitas modern bangsa Eropa, termasuk pembangkangan dalam menghadapi rintangan yang luar biasa.

Kosovo secara resmi melamar keanggotaan Uni Eropa pada 15 Desember. Selanjutnya, Kementerian Pertahanan Serbia secara resmi meminta izin dari misi Pasukan Kosovo (KFOR) NATO untuk mengizinkan pasukan Serbia memasuki Kosovo untuk membantu menjaga ketertiban berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244, yang memungkinkan pengerahan hingga seribu tentara dan polisi Serbia di wilayah tersebut.

Beograd dan lebih dari 80 negara anggota PBB, termasuk Rusia, menolak untuk mengakui status kemerdekaan yang diproklamirkan sendiri oleh Kosovo, sementara AS dan sebagian besar sekutunya di Eropa, Asia, dan Timur Tengah telah mengakui kemerdekaan Pristina.

Konflik di Kosovo berakar pada runtuhnya standar hidup dan kohesi sosial yang dramatis yang menyertai runtuhnya Republik Federal Sosialis Yugoslavia, tetapi meningkat menjadi perjuangan militer pada akhir 1990-an, setelah militan Albania menyebut diri mereka ‘Tentara Pembebasan Kosovo ‘ memulai kampanye gerilya melawan polisi dan pasukan Serbia. NATO juga turut campur tangan dalam krisis pada musim semi 1999, menjatuhkan ribuan bom di negara bagian Yugoslavia, dan akhirnya mendirikan pangkalan AS terbesar di Balkan, Camp Bondsteel, di tenggara Kosovo.

Pengakuan sepihak Barat atas kemerdekaan Kosovo meningkatkan kehancuran tatanan internasional pasca-Perang Dunia II, dan mengatur panggung bagi banyak konflik internasional yang berkecamuk saat ini. Pada tahun 2008, Presiden Rusia, Vladimir Putin, memperingatkan bahwa “deklarasi kemerdekaan dan dukungan sepihak untuk kemerdekaan Kosovo oleh anggota komunitas internasional adalah ilegal, disalahpahami dan tidak bermoral.”