Presiden Sampaikan Tiga Arahan untuk BPKP dan Seluruh Jajaran APIP

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga poin penting bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalan arahannya, presiden menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting.

“Tetapi lebih dari itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” tutur Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021, Kamis (27/5).

Kepala Negara meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.

“Pertama, BPKP dan APIP diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah,” ungkapnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Hingga bulan Mei 2021 ini, lanjut Presiden, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah diketahui masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD.

Menurut Jokowi, serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.

Dia minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi serta mengawal masalah belanja dalam program PEN.

“Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” ucap Presiden.

Adapun poin penting kedua, presiden menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.

Dia menuturkan bahwa pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden menuturkan bahwa saat turun ke lapangan kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar.

“Seperti tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun,” jelasnya.

Mantan Gubernur DKI itu menjelaskan bahwa hal itu menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapat manfaat program.

“Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan. Terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini,” tuturnya.

Adapun yang ketiga, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.

Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram, ungkapnya, perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

Jokowi juga mengungkap bahwa akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini dan dampaknya ke mana-mana. Dia mencontohkan adanya data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran.

“Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki,” imbuhnya.

Jokowi juga mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional serta memrikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.

Sebaliknya, Kepala Negara juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan.

Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah, ujar Jokowi, harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah.

“Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances. Saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi,” tukasnya. (mkr)