Berita

 Network

 Partner

Jokowi
Presiden Jokowi dalam sambutannya secara virtual pada acara Milad ke-109 Muhammadiyah dari Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 November 2021. (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Perintahkan Lanjutkan Kebijakan Stop Ekspor Bahan Mentah

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan kebijakan stop ekspor bahan mentah. Bahkan, Presiden mengatakan akan melarang penjualan bauksit yang belum diolah ke luar negeri per 2022.

“Nikel pertama, sudah stop. Tahun depan mungkin bisa stop bauksit. Kalau smelter kita siap, kita stop bauksit. Tahun depannya lagi stop tembaga,” ujar Jokowi dalam Kompas100 CEO Forum, Kamis (18/11).

Strategi tersebut dijalankan tidak lain demi memperkuat hilirisasi industri dalam negeri. Semakin banyak komoditas yang diolah di Tanah Air, semakin banyak pula nilai tambah yang bisa dikantongi negara.

“Lapangan kerja juga akan terbuka lebar,” ucap Jokowi.

Kepala Negara menyadari bahwa kebijakan itu mendapat banyak tentangan dari negara-negara lain. Terutama yang selama ini kerap membeli nikel mentah dari Indonesia. Namun, itu tidak membuat pemerintah gentar.

Berita Terkait :  Soal Data Deforestasi, KLHK Sanggah Pernyataan Greenpeace

“Kemarin waktu di G20, banyak negara yang menyampaikan kepada saya mengenai nikel itu. Saya bilang kalau kita ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya kirim raw material ke Eropa, yang buka lapangan kerja mereka, dong. Kita tidak dapat apa-apa,” kata dia.

Jokowi pun meminta negara-negara mitra menghargai keputusan Indonesia dan mendukung pengembangan industri hilirisasi di Tanah Air. Indonesia, kata dia, sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak-pihak asing demi memperoleh manfaat bersama.

“Kalau mau kerja sama, ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia tidak apa-apa. Nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, jadikan barang jadi di sana. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus, tidak, tidak, tidak,” tegas dia.

Berita Terkait :  Presiden Jokowi Sebut Penanganan Kesehatan Covid-19 Kunci Peningkatan Ekonomi