Presiden Pastikan Pengguna Dana Otsus Harus Bertanggungjawab

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah pusat terus mengevaluasi pelaksanaan sistem Otonomi Khusus untuk Papua. Ratas kali ini dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi untuk melihat perkembangan pelaksanaan Otsus selama beberapa tahun terakhir.

Pada ratas tersebut Jokowi mengingatkan bahwa dana Otsus sangatlah besar. Pemerintah juga ingin memastikan penggunaan dana Otsus  harus secara terbuka dan bertangungjawab.

“Terkait dana otsus, laporan yang saya terima dana otsus untuk Papua dan Papua Barat yang disalurkan dari tahun 2002 hingga 2020 adalah sebesar Rp 94,24 triliun, angka yang sangat besar, sangat besar sekali. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana otsus Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021, sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus ini,” kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas soal Otsus Papua di Istana Negara, Rabu,(11/03/2020)

Jokowi menyampaikan 2 hal penting terkait  pelaksanaan Otsus Papua yang dimulai sejak tahun 2002 lalu. “Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini, karena angkanya yang sangat besar. Saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya. Jadi itu sangat penting. Good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, outputnya seperti apa, kalau sudah jadi barang, barang apa,” jelas Jokowi.

Selain keterbukaan pengelolaan dana, Jokowi menginginkan adanya cara baru dalam pengelolaan dana otsus papua yang mampu mendorong efektivitas pembangunan Papua agar dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Yang kedua, saya minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Jokowi menegaskan bahwa Ostus Papua harus melibatkan masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat dan seluruh komponen menjadi penting agar perencanaan pembangunan dapat mewakili semua kepentingan masyarakat yang ada.

“Saya minta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali. Ajak bicara seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,”pungkasnya.