Berita

 Network

 Partner

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menlu Prancis, Jean-Yves Le Drian, di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Jokowi Dorong Percepatan Indonesia-EU CEPA

Berita Baru, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Menteri Urusan Eropa dan Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Yves Le Drian, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/11). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan lima poin utama terkait hubungan kedua negara.

“Saya ingin sampaikan beberapa pesan. Pertama, saya setuju kita tingkatkan komunikasi tahun depan. Indonesia akan menjadi Ketua G20 dan Prancis akan menjadi Presiden Uni Eropa,” ujar Presiden.

Kedua, selama presidensi Prancis di Uni Eropa, Presiden Jokowi mengharapkan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa akan dipercepat dan mendapatkan hasil yang konkret.

Berita Terkait :  AS Resmi Perpanjang Fasilitas GSP untuk Indonesia

Ketiga, Presiden Jokowi ingin Prancis menjadi mitra Indonesia dalam memperjuangkan perdagangan yang terbuka, adil dan nondiskriminatif. Presiden Jokowi juga mendukung perdagangan yang berkelanjutan.

“Saya sangat mendukung perdagangan yang sustainable. Tapi saya keberatan jika isu lingkungan disalahgunakan untuk dijadikan hambatan perdagangan,” jelasnya.

Keempat, Presiden Jokowi menyambut baik peningkatan kemitraan dengan adanya mekanisme dialog yang baru, yaitu pertemuan 2+2 (Menteri Luar Negeri – Menteri Pertahanan) antara kedua negara.

Kelima, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan vaksin Prancis ke Indonesia yang jumlah totalnya akan mencapai 4,8 juta dosis.

Turut mendampingi Presiden saat menerima Menlu Prancis yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara, Menlu Prancis didampingi oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia Oliver Chambard. 

Berita Terkait :  Waketum Partai Demokrat Sebut PERPPU APBN Inkonstitusional