Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Presiden Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA Tahun 2021, Selasa (22/2), secara daring dari Istana Negara Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Jay)
Presiden Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA Tahun 2021, Selasa (22/2), secara daring dari Istana Negara Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Jay)

Presiden Jokowi Dorong MA Konsisten Perkuat Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan

Berita Baru, JakartaPresiden Jokowi berharap Mahkamah Agung (MA) tetap konsisten memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan.

“Kami meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh Mahkamah Agung akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi, dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Presiden Jokowi, Selasa (22/2).

Dalam sambutannya pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, secara daring dari Istana Negara itu, Kepala Negara juga mengapresiasi peran MA dalam percepatan transformasi hukum di Indonesia.

“Pemerintah sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah bekerja keras mengakselerasi pembangunan pengadilan modern, mentransformasi dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan yang lebih modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden menilai, transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan.

“Pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, yang sederhana, berbiaya ringan dan profesional, serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi di Istana Negara antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.