Presiden Filipina Rodrigo Duterte Pensiun dari Politik

Berita Baru, Manila – Presiden Filipina Rodrigo Duterte pensiun dari politik dan tidak akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilihan tahun depan setelah masa jabatannya berakhir.

Duterte mengumumkan keputusan mengejutkan itu pada hari Sabtu (2/19) setelah menemani mantan ajudan lamanya, Senator Bong Go, yang malah mengajukan pencalonannya sendiri sebagai wakil presiden di Komisi Pemilihan.

Sentimen yang luar biasa dari orang Filipina adalah bahwa saya tidak memenuhi syarat dan akan melanggar konstitusi untuk menghindari hukum, semangat konstitusi untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, kata Duterte.

“Hari ini saya mengumumkan pengunduran diri saya dari politik,” imbuhnya.

Presiden Filipina dibatasi oleh konstitusi untuk masa jabatan enam tahun dan penentangnya mengatakan mereka akan mempertanyakan legalitas pencalonan wakil presiden Duterte yang diumumkan di hadapan Mahkamah Agung.

Langkah Duterte memicu spekulasi bahwa dia membuka jalan bagi putrinya, Sara Duterte-Carpio, untuk mencalonkan diri untuk menggantikannya.

Duterte-Carpio, yang menggantikan ayahnya sebagai walikota Davao, mengatakan bulan lalu dia tidak mencalonkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi tahun depan karena dia dan ayahnya telah sepakat hanya satu dari mereka yang akan mencalonkan diri untuk jabatan nasional pada 2022.

Menurut laporan Al Jazeera, Duterte menyatakan pada Agustus bahwa dia akan bertarung sebagai wakil presiden dalam pemilihan berikutnya, sebuah langkah yang menurut para kritikus adalah tabir asap dan dimotivasi oleh ketakutan bahwa dia dapat menghadapi tuntutan pidana setelah meninggalkan jabatannya.

Duterte mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016 dengan satu isu memerangi kejahatan di Filipina. Selama kampanyenya dan kemudian sebagai presiden, dia berulang kali mendesak polisi untuk “membunuh” tersangka narkoba.

Setelah menjabat pada 30 Juni 2016, ia segera meluncurkan kampanye mematikannya yang digambarkan oleh para pemimpin Katolik negara itu sebagai “pemerintahan teror”.

Data terbaru pemerintah yang dirilis pada Juni menunjukkan bahwa hingga akhir April 2021, polisi dan pasukan keamanan lainnya telah menewaskan sedikitnya 6.117 tersangka pengedar narkoba selama operasinya. Tetapi angka pemerintah yang dikutip oleh PBB pada Juni 2020 sudah menunjukkan setidaknya 8.600 kematian.