Presiden Dorong Bawaslu Petakan Potensi Pelanggaran Pemilu Serentak 2024

Berita Baru, Jakarta – Pemetaan pelanggaran pada pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 menjadi salah satu dari empat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam forum Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Bawaslu 2022, yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12).

Presiden Jokowi meminta agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyiapkan langkah pemetaan, baik di tingkat provinsi hingga kecamatan, yang berpotensi terjadinya pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

“Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat,” kata Presiden Jokowi. 

“Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” sambungnya.

Kedua, Presiden meminta agar Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan. Sehingga Bawaslu tidak hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu pengaduan. Namun Bawaslu sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial.

Lebih jauh, Presiden berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu, namun juga memiliki indeks kerawanan pemilu. Presiden juga merespons baik rencana Bawaslu yang akan meningkatkan pengawasan terkait pemilu di media sosial.

“Saya senang tadi pak Rahmat Bagja menyampaikan, ketua Bawaslu, bahwa akan ada pengawasan media sosial. Ada polisi cybernya di situ. Karena problemnya memang sering dimulai dari Medsos. Ngipas-ngipasi dimulai dari situ, nanti lapangannya akan menjadi rame dan panas karena kipasan dari medsos,” tuturnya.

Kepala Negara juga menekankan bahwa salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoax. Bagi presiden ini harus diantisipasi dengan serius karena bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara Indonesia serta sebagai sebuah bangsa.

“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali,” tegas Presiden Jokowi.

Arahan ketiga, Presiden meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Bawaslu juga diminta agar merespons dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, memegang teguh integritas, dan melakukannya secara adil dan tidak memihak.

Arahan keempat, Presiden mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Presiden juga meminta agar Bawaslu menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik politik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini,” tutur Presiden.