Presiden Ancam Kementerian dan Pemda Yang Masih Beli Barang Impor

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengancam akan menyebutkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.

“Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai saya umumin, nanti. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” di Bali, Jumat (25/03/2022).

E-Katalog yang dimaksud Presiden Jokowi adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Presiden Jokowi pun heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda dan BUMN, malah lebih memilih produk-produk impor.

Produk-produk impor tersebut antara lain “Closed Circuit Television” (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu hingga onderdil untuk traktor pertanian.

“Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor,” ungkap Presiden.

Presiden pun menyebut ia sudah jengkel dengan kebiasaan impor barang tersebut.

“Mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Rumah sakit daerah ini impor, Kementerian Kesehatan impor, ‘tak baca nanti karena sekarang gampang banget lihat detailnya, saya lihat,” tegas Presiden.

“Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat seperti itu ‘Tidak boleh Pak Menteri, tidak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak mengerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop!” tambah Presiden.

Presiden Jokowi menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp526 triliun, APBD sebesar Rp535 triliun, BUMN senilai Rp420 triliun, sebanyak Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri.

“Target nanti, syukur bisa sebelum 10 Mei, yang Rp400 triliun itu bisa tercapai, ini sangat bagus sekali dampaknya akan ke mana. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru Rp2 triliun, ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengkritisi pembelian kursi dan laptop juga berasal dari impor.

“Mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diteruskan. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan? Kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan (pertumbuhan ekonomi) sehingga saya minta dan saya tidak mau ditawar-tawar lagi urusan Rp400 triliun di Mei segera dorong UKM-UKM di daerah masuk segera ke e-katalog, masukkan sebanyak-banyaknya,” tambah Presiden.