Prabowo Subianto Tegaskan Pihak Asing Harus Bangun Smelter di Indonesia
Berita Baru, Jakarta – Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pihak asing yang tidak bersedia untuk membangun smelter dan mengolah komoditas mentah di Indonesia tidak akan mendapatkan izin untuk beroperasi di dalam negeri. Pernyataan tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pentingnya hilirisasi industri dan larangan ekspor komoditas nikel sebagai bahan mentah.
Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 di Jakarta pada Rabu (8/11/2023), Prabowo Subianto menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan strategi yang akan mengarahkan langkah-langkah selanjutnya.
“Jadi suatu strategi itu diwujudkan dalam kebijakan dan kebijakan itu yang akan mengarahkan langkah-langkah beliau [Jokowi], sebagai contoh dengan kebijakan melarang ekspor nikel sebagai bahan mentah,” kata Prabowo.
Prabowo menyoroti pentingnya peran investor swasta asing dalam membangun fasilitas smelter di Indonesia. Menurutnya, dengan membangun smelter di dalam negeri, investor tidak hanya akan memperoleh akses ke bahan baku nikel tetapi juga berbagai insentif dari Pemerintah Indonesia selama proses pengolahan komoditas tersebut.
“Kan ada insentif bagi investor membangun smelter di Indonesia. Nah, kalau ini diterapkan di 21 komoditas lainnya, arahnya sudah jelas. Semua investor bisa ikut proses pengolahan di situ, kalau tidak mau ikut ya sudah tidak usah masuk Indonesia,” ungkapnya.
Prabowo Subianto menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk menjadi pelaksana regulasi, bukan hanya sebagai penengah dalam pengelolaan sumber daya alam yang melimpah.
“Kita jangan mau hanya menjadi penengah saja, tetapi kita harus berperan aktif. Kalau tidak ada yang mau berpartisipasi, kita harus membangun fasilitas smelter sendiri,” tegasnya.
Dengan penegasan ini, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong industrialisasi di Indonesia dan memastikan bahwa nilai tambah komoditas mentah tetap berada di dalam negeri.