PPATK Ungkap Kenaikan Transaksi Mencurigakan Jelang Pemilu 2024

Berita Baru, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap lonjakan transaksi mencurigakan terkait kampanye peserta Pemilu 2024 hingga mencapai 100 persen. Temuan ini juga membuka indikasi bahwa dana kampanye berasal dari aktivitas tambang ilegal.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap riwayat dan kaitan transaksi dari daftar calon tetap (DCT) peserta Pemilu 2024. Kenaikan transaksi yang terjadi sejak Januari lalu tidak hanya terjadi di partai politik tetapi juga pada tingkat perseorangan.

“Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak pihak yang berkontestasi,” ujar Ivan usai menghadiri acara diseminasi PPATK di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (14/12/2023) lalu.

Ivan menjelaskan bahwa rekening khusus dana kampanye (RKDK), yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye politik, cenderung tidak bergerak transaksinya. Dalam menghadapi temuan ini, PPATK telah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan perhatian khusus terkait kenaikan transaksi mencurigakan ini.

“Kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macamnya itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah, itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal, dipakai untuk membantu yang seperti itu gitu ya,” tambahnya.

KPU telah memberikan respons terkait temuan transaksi mencurigakan Pemilu 2024 ini. Komisioner KPU Idham Holik menyatakan bahwa pihaknya sedang mendalami laporan dari PPATK. Dalam laporan tersebut, PPATK menemukan adanya transaksi keuangan hingga ratusan miliar milik salah satu bendahara partai politik.

“PPATK menjelaskan ada rekening bendahara parpol pada periode April-Oktober 2023 terjadi transaksi uang, baik masuk ataupun keluar, dalam jumlah ratusan miliar rupiah,” ungkap Idham.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mendalami laporan tersebut. Ia menekankan bahwa data yang diberikan PPATK merupakan data mentah yang perlu diolah sebelum disampaikan kepada publik.

“Kami akan menyampaikannya di pekan depan kepada teman-teman, hasil pendalamannya Bawaslu. Jadi sabar, karena ini informasi yang sangat sensitif dan Bawaslu harus berhati-hati dalam melakukan proses pendalaman,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD turut turun tangan dengan meminta agar Bawaslu beserta KPK menyelidiki dugaan transaksi janggal Pemilu 2024.

“Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang. Tangkap! Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah,” tegas Mahfud.