Potensi Ekonomi Syariah dalam Pemerintahan Prabowo

Berita Baru, Jakarta – Ekonom Senior INDEF dan Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menyampaikan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar dan menuntut keterlibatan aktif dalam riset, pelatihan, pendidikan, advokasi, serta pemberdayaan komunitas.

“Kita bersama memiliki tujuan untuk menjalankan riset yang lebih advance, membangun training dan pendidikan, terlibat dalam advokasi, community empowerment dan kolaborasi,” jelas Didik saat menjadi pemantik dalam diskusi publik bertajuk “Prospek Kebijakan Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Prabowo” yang diselenggarakana oleh INDEF, Universitas Paramadina, dan UIN Jakarta, pada Jumat (30/8/2024).

Pada kesempatan yang sama, Hakam Naja, mantan Anggota DPR RI dan INDEF Associate, menjelaskan bahwa ekonomi syariah di Indonesia masih perlu dioptimalkan, terutama dalam sektor makanan halal.

“Dalam hal ini ternyata untuk makanan itu yang banyak mendapatkan hasil adalah Thailand, Vietnam, dan India. Posisi Indonesia bagaimana? Ini baru membicarakan lokal, belum skala internasional,” ujar Hakam.

Hakam juga mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal, banyak tantangan yang masih perlu dihadapi. “Di negara kita sendiri belum bisa dioptimalkan, apa lagi ke negara luar. Diharapkan saat pemerintahan baru, berbagai komponen halal dapat dinikmati oleh 282 juta penduduk Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Paramadina dan INDEF Associate, Handi Risza, menambahkan bahwa sektor ekonomi Islam secara global menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, dengan total aset keuangan syariah global diperkirakan mencapai US$ 6,6 miliar pada tahun 2027. “Indonesia sebagai negara mayoritas Islam sudah seharusnya dijadikan modal atau role model bagi ekonomi syariah yang dapat dijadikan contoh perkembangan ekonomi global saat ini,” ungkap Handi.

Handi juga menegaskan pentingnya sinergi dan interkoneksi ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan kawasan ekonomi khusus. “Sinergi dan interkoneksi ekosistem ekonomi syariah akan terkoneksi dengan bisa tumbuh, bahkan untuk haji dapat menjadi primadona,” jelasnya.

Selanjutnya, Nur Hidayah dari UIN Jakarta/INDEF Associate menyoroti perkembangan pesat ekonomi syariah di era kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, serta harapannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. “Peluang besar bagi sektor industri halal untuk mengejar ketertinggalan karena berhasil terus menaikkan kualitas,” ungkap Nur Hidayah.

Dalam diskusi ini, Nur Hidayah juga menekankan pentingnya strategi pengembangan ekonomi syariah yang komprehensif dan inklusif, terutama dalam memperkuat regulasi, kelembagaan, serta pengembangan industri halal dan perbankan syariah di Indonesia.

Pemateri terakhir, Peneliti INDEF, Izzudin Al Farras Adha, melihat adanya perkembangan signifikan pada industri pasar modal syariah dan perbankan syariah. “Walaupun aset terus meningkat, tetapi peringkatnya menurun. Artinya negara-negara lain jauh lebih cepat capaiannya, dan perlu ditingkatkan terus agar dapat bisa mengimbangi tidak seperti 5 tahun belakangan,” kata Farras.

Menurutnya, potensi ekonomi halal Indonesia senilai 5,1 miliar USD tambahan PDB per tahun dan nilai ekspor produk halal sebesar 15,87 miliar USD pada 2022 menunjukkan pentingnya terus meningkatkan daya saing di pasar global.