Pompeo Kecam Perlakuan Iran Terhadap Inspektur Nuklir PBB

Berita Baru, Internasional – Sekretaris negara Amerika Serikat, Mike Pompeo,  mengkritik perlakuan Iran terhadap seorang inspektur dengan badan pengawas nuklir PBB sebagai sebuah tindakan intimidasi yang keterlaluan dan tidak beralasan.

Diplomat top AS itu mengatakan bahwa Iran telah menahan inspektur itu, yang menurut Badan Energi Atom Internasional sempat dicegah untuk meninggalkan negara itu.

Dilansir dari The Guardian, Sabtu (9/11) Iran mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah membatalkan akreditasi inspektur setelah dia memicu alarm di pintu masuk ke pabrik pengayaan uranium Natanz.

Perwakilan Iran di Badan Energi Atom Internasional, Kazem Gharib Abadi, mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan badan khusus di Wina bahwa setelah menyalakan alarm pada 28 Oktober, wanita itu menyelinap ke kamar mandi sambil menunggu pemeriksaan yang lebih teliti dengan seorang detektor yang dapat menemukan berbagai bahan peledak.

Setelah dia kembali, alarm tidak berbunyi lagi, tetapi pihak berwenang menemukan kontaminasi di kamar mandi.

Iran mengatakan para pejabat IAEA hadir untuk semua pencarian. IAEA sejauh ini belum mengomentari insiden dengan inspektur itu.

“Amerika Serikat sepenuhnya mendukung kegiatan pemantauan dan verifikasi IAEA di Iran, dan kami khawatir akan kurangnya kerja sama yang memadai di Iran,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.

“Pengawas IAEA harus diizinkan untuk melakukan pekerjaan kritis mereka tanpa hambatan. Kami menyerukan Iran untuk segera menyelesaikan semua masalah terbuka dengan IAEA dan untuk memberi hak pengawas ke lembaga dan kekebalan yang menjadi hak mereka.” Kata Pompeo menambhakan.

Sedikit demi sedikit, Iran semakin mengurangi komitmennya di bawah kesepakatan 2015 yang bertujuan mengekang program nuklir Teheran dengan imbalan bantuan sanksi.

AS meninggalkan perjanjian pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi, meninggalkan kekuatan dunia yang tersisa – Inggris, Cina, Prancis, Jerman dan Rusia – mencoba menyelamatkan perjanjian dan mengurangi sanksi.

Sumber : The Guardian