Politikus Partai Demokrat Soroti Peretasan Jajaran Akun BEM UI

Berita Baru, Jakarta – Politikus Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik menyoroti dugaan peretasan terhadap jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI). 

Rachland menantang fraksi-fraksi partai politik (parpol) di DPR RI mengajukan interpelasi atau meminta penjelasan pemerintah terkait informasi peretasan tersebut, usai kritikan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Siapa pelaku peretasan adalah pertanyaan yang ada di kepala setiap warga negara. Menurut saya, karena bukan cuma sekali, maka kejadian ini bukan lagi kebetulan,” kata Rachland dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).

Menurut Rachland, setiap kali ada kontroversi publik yang dipicu kritik warga pada otoritas politik, peretasan selalu dialami oleh pengkritik. “Dulu mahasiswa UGM mengalami. Wartawan TEMPO juga mengalami. Dan sekarang BEM UI. Silahkan tambahkan sendiri kasus serupa yang dialami warga negara lain,” ujarnya.

Rachland menduga kejadian ini bersifat sistematik, bagian dari upaya kuasa untuk “mendisiplinkan” warga ke dalam kepatuhan politik. Bila itu benar, lanjut Rachlang, maka sepatutnya disikapi dengan sangat serius, karena terkait upaya represi terhadap kebebasan berpendapat. 

Menurut Rachland, perbuatan peretasan tidak boleh dianggap enteng. Sebab kejadian ini bisa dialami siapa saja, termasuk pada parpol koalisi pemerintah plus anggota DPR. Apalagi selambatnya tahun 2023 mendatang, lanjut Rachland, pasti akan terjadi hal yang alami, yakni melebarnya jarak politik antara parpol dengan pemerintah, karena agenda lima tahunan pemilihan presiden. 

“Penting bagi tiap parpol untuk menggunakan fraksinya di DPR untuk menyoal masalah ini. Jangan sampai mereka ikut jadi korban hanya karena memiliki pilihan politik yang berbeda. Anggota DPR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan masalah ini pada pemerintah,” ucap Rachland.

“Memang belum tentu benar bahwa pemerintah adalah pelakunya. Tapi kasus-kasus peretasan yang berkesan sistematik itu juga rasanya mustahil dilakukan tanpa alat. Maka suatu pertanggungjawaban demokratik perlu dikejar oleh DPR pada pemerintah. Sebab sedikit sulit untuk menganggap bahwa warga negara biasa memiliki alat untuk meretas,” tandas Rachland.