Politik Gelang Karet ala Pemerintah yang Terselip dalam Omnibus Law Ciptaker

Istimewa

Berita Baru, Jakarta – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang disebut pemerintah sebagai salah satu upaya dalam memberantas korupsi justru, malah melemahkan pemerintah itu sendiri.

“Kami menyimpulkan bahwa pemerintah sedang menggunakan politik gelang karet dalam pemberantasan korupsi. Di mana agenda anti korupsi hanya akan diterapkan apabila memberikan kontribusi langsung bagi perbaikan sektor ekonomi dan tidak menimbulkan konflik antar elit,” ungkap Adnan, Sabtu (17/10).

Menurut Adnan, pemerintah juga tidak memberikan perhatian serius untuk membenahi lembaga penegakan hukum yakni kepolisian dan kejaksaan sehingga berbagai masalah masih muncul di lembaga tersebut.

Dikatakannya, pemerintah sedang berdalih menaikan reputasi usaha pemberantasan korupsi dalam UU Omnibus Law Ciptaker. Padahal, lanjut Adnan, pemerintah justru membuat badan anti korupsi menjadi tumpul serta kehilangan dukungan publik.

“Pada konteks itu, kita melihat bahwa pemerintah hanya mengambil sebagian kecil yang dapat menaikkan reputasi atas usaha pemberantasan korupsi, tapi pada sisi lain justru memperlemah upaya pemberantasan korupsi. Sebagai misal revisi UU KPK yang membuat badan anti korupsi ini menjadi tumpul, tak bergigi dan kehilangan dukungan publik,” kata Adnan.

Berita Terkait :  Mendagri Optimistis Pendanaan Pilkada 2020 Tuntas Tepat Waktu

Adnan menyanggah argumen pemerintah yang menyebutkan UU Cipta Kerja memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi, terutama pada aspek yang berkaitan dengan penyederhanaan prosedur perizinan usaha.

“Oleh karena itu, selama bertahun-tahun skor Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia masih kalah jauh dari negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Hal ini pula yang menyebabkan arus investasi tidak lancar, dan Indonesia tidak dilirik sebagai tempat untuk berinvestasi oleh investor global. Semua aspek di atas tak terbantahkan merupakan masalah tata kelola pemerintahan yang harus diperbaiki,” papar Adnan.

Memasukkan isu pemberantasan korupsi dalam UU Cipta Kerja, menurut Adnan sejatinya menegasikan berbagai potensi kebijakan koruptif yang dilahirkan dari berbagai pasal kontroversial pada UU tersebut.

“Misalnya, royalti 0 persen yang diberikan kepada perusahaan batu bara yang melakukan hilirisasi industri batu bara mencerimkan fenomena institutional corruption, dimana cara-cara legal digunakan untuk memberikan keuntungan finansial bagi kelompok bisnis tertentu saja,” bebernya.

Lebih lanjut, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Univeristas Gajah Mada (UGM) Oce Madril mengungkapkan, ketentuan mengenai pemindahtanganan aset negara (Badan Usaha Milik Negara) dalam rangka investasi pemerintah, dilakukan tanpa mekanisme persetujuan dan pengawasan yang ketat.

Berita Terkait :  K-Sarbumusi Nyatakan Mundur Dari Tim Pembahasan RUU Omnibus Law

“Pemindahtanganan aset negara tersebut dapat dilakukan langsung oleh Lembaga Pengelola Investasi tanpa ada keterlibatan pengawasan dari Pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat,” sebut Oce.

Bahkan, diterangkan Oce, mekanisme persetujuan dan pengawasan yang ketat, terutama untuk aset stratgeis, yang sebelumnya ada dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, dihilangkan dalam UU Cipta Kerja.

“Ada banyak jenis aset negara dan aset BUMN dengan nilai strategis dapat berpindah-tangan ke pihak lain dan kehilangan status sebagai aset negara. Aset-aset negara tersebut berpotensi hilang dan Lembaga Pengelola Investasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian negara tersebut,” terangnya.

Oce menyoroti, terkait dengan kepentingan sekelompok orang dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang perumusan dan pembahasannya dilakukan secara tertutup hingga jauh dari partisipasi masyarakat.

“Belum lagi keterlibatan berbagai pihak sebagai tim inti perumus materi UU Cipta Kerja yang tidak lepas dari konflik kepentingan. Bagaimana mungkin pemerintah dapat mengklaim punya semangat anti korupsi apabila dalam berbagai praktek kebijakan, mereka menegasikan berbagai prinsip penting dari tata kelola pemerintahan yang baik,” tandas Oce.

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan