Polemik PCS Buntulia Barat, Tantangan Pemda dan Peluang Pansus DPRD

Berita Baru, Pohuwato – Polemik program cetak sawah (PCS) Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato belum juga menghadapi titik temu penyelesaiannya.

Hal terungkap usai pertemuan yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD Idris Kadji bersama masyarakat pemilik lahan, Kamis (3/6) di ruang Rapat DPRD Pohuwato.

“Jadi sudah beberapa kali, empat kali kita fasilitas maupun mediasi, dua kali kita lakukan di kantor dan dua kali kita turun kelapangan, sampai hari ini belum menemukan titik kesepahaman antara dua bela pihak,” kata Idris Kadji.

Idris Kadji selaku wakil rakyat dari  partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pimpinan DPRD Pohuwato sudah mengambil keputusan untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti permasalahan ini.

“Karena pemerintah yang memiliki hak untuk menentukan lokasi ini, mana yang berhak dan mana yang tidak berhak. Oleh karena itu kami sebagai pimpinan dewan dibebani dengan permasalahan yang sampai sekarang tidak ada titik terangnya,  karena kami bukan eksekutor dan hanya berusaha memediasi untuk musyawarah mufakat, atau secara kekeluargaan” cetusnya.

Dirinya pun memastikan masalah bisa mendapatkan solusi, harus ditempuh melalui proses hukum karena sudah menyangkut hak-hak kepemilikan.

“Kita optimis masalah ini bisa mendapatkan solusinya melalui jalur hukum karena saling bersengketa dan mengklaim memiliki hak untuk memiliki. Kalau memang pada kesempatan kami berikan kepada pemerintah belum menemukan titik temu dengan terpaksa kami akan membentuk panitia khusus (Pansus),” tegasnya.

Menurut Idris kalau terpaksa bentuk Pansus maka hal ini akan digali dari proses awal permasalahan melalui penyeledikan dan penyidikan.

“Bisa jadi kita akan kembali dari awal atau dari nol lagi, sedangkan ini sudah dengan tahun-tahun. Kalau kita sudah bentuk pansus lihat saja karena lokasi yang dipermasalahkan ini hany satu,” tandasnya. (SAN)