Pimpinan Negara ASEAN Capai Konsensus Akhiri Krisis di Myanmar

Berita Baru, Jakarta – Para pemimpin negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) mencapai konsensus untuk membantu menangani krisis politik di Myanmar, pasca terjadi kudeta militer.

“Kami mengakui peran positif dan konstruktif ASEAN dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar dan penghidupan mereka, dan karena itu menyetujui “Lima Poin Konsensus”,” demikian Pernyataan Ketua ASEAN (Chairman’s Statement) yang dirilis usai ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta, Sabtu (24/4).

Lima poin tersebut yaitu, pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Dibawah kepemimpinan Brunei Darussalam, para pemimpin menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Myanmar, termasuk adanya laporan kematian dan eskalasi kekerasan.

Para pemimpin ASEAN juga mendesak kepada militer Myanmar untu melakukan pembebasan terhadap semua tahanan politik termasuk warga negara asing di Myanmar.

Diketahui, pada , ASEAN Leaders Meeting merupakan upaya internasional terkoordinasi pertama untuk secara khusus membahas penyelesaian isu Myanmar yang digelar di Jakarta dihadiri langsung oleh pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan para menteri luar negeri Laos, Thailand, dan Filipina.

Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing yang hadir dalam pertemuan menanggapi dengan baik konsensus tersebut dan tidak menentang peran konstruktif ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis di negaranya.

Sementara Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa kepentingan rakyat Myanmar harus selalu jadi prioritas, sehingga kekerasan harus segera dihentikan guna memulihkan kembali demokrasi dan stabilitas di Myanmar.