Pimpin Sidang DK PBB, Indonesia Dorong Stabilisasi Guinea-Bissau

Berita Baru, Jakarta – Indonesia mendorong stabilisasi Guinea-Bissau saat memimpin pertemuan DK PBB mengenai Guinea-Bissau, yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, Senin (10/8).

Dalam pertemuan tersebut, DK PBB menghadirkan pembicara Kepala Misi PBB di Guinea-Bissau (UNIOGBIS), Rosine Sori-Coulibaly; Direktur UN Office for Drugs and Crime (UNODC), Ghada Fathi Waly; dan Ketua Peacebuilding Commission/Deputi Wakil Tetap Brazil, Joao Genesio de Almeida Filho.

“Semua pihak di Guinea-Bissau perlu terus bekerja sama melanjutkan berbagai upaya reformasi dan mengatasi tantangan keamanan, guna mewujudkan stabilitas dan pembangunan bagi seluruh rakyat,” ujar Wakil Tetap RI di New York, Dubes Dian Triansyah Djani.

Menurutnya, Guinea-Bissau masih dalam proses transisi politik setelah pemilihan presiden pada Desember 2019. Situasi politik dan ekonomi yang masih rentan, serta dampak Covid-19 menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Nuno Nabiam.

Selain itu, negara di Afrika Barat ini masih perlu mengatasi masalah perdagangan narkotika ilegal, di mana Guinea-Bissau menjadi salah satu tempat transit narkotika dari Amerika Selatan menuju Eropa.

Negara-negara anggota DK PBB menekankan pentingnya melanjutkan agenda reformasi, termasuk reformasi konstitusi, UU Pemilu, dan UU mengenai Partai Politik. Pembentukan pemerintahan baru dan pengesahan program kerja di bawah Perdana Menteri Nabiam menjadi momentum kemajuan yang perlu dijaga.

Pertemuan DK PBB mengenai Guinea-Bissau menjadi salah satu pertemuan di bawah Presidensi Indonesia pada bulan Agustus mengenai isu Afrika. Sebagaimana rekam jejak Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB dari tahun 2019, Indonesia selalu konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap negara-negara Afrika, sejalan dengan semangat Konferensi Asia Afrika.