Pilkada Serentak tetap Digelar, Radhar: Kepentingan Politik Kalahkan Kepentingan Rakyat

-

Berita Baru, Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap diselenggarakan meski pandemi belum usai. Banyak pihak menyayangkan keputusan pemerintah tersebut. Budayawan Radhar Panca Dahana salah satunya.

Menurut Radhar pelaksanaan Pilkada serentak di 270 kota/kabupaten yang tetap digelar di masa pandemi ini berbahaya buat rakyat.

“Kepentingan politik itu menjadi hal yang istimewa dalam kehidupan kita, tapi risikonya sangat tinggi untuk keselamatan rakyat,” kata Radhar dalam diskusi mingguan beritabaru.co BERCERITA #25 bertemakan ‘Kepemimpinan dan Kekuasaan dalam Budaya Bangsa Kita’.

“Penting untuk dicatat di sini, ambisi untuk kepentingan politik ternyata bisa mengalahkan kepentingan rakyat,” imbuhnya, Selasa (08/12).

Radhar menyebut, dirinya tak menyetujui tetap digelarnya Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 ini.

“Sejak awal, saya tidak setuju jika pilkada diteruskan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan,” sebutnya.

Radhar mengungkapkan, bahkan, jika Pilkada serentak ini ditunda, pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan politik tersebut akan mengalami kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

“Politikus-politikus yang terlibat di dalamnya, mulai simpatisan politik sampai para kandidat, memiliki pertimbangan ekonomi masing-masing, sehingga mereka tetap bersikukuh untuk menggelar Pilkada,” paparnya kepada Sarah Monica, Host Acara.

“Jika itu sampai ditunda (Pilkada, red) banyak pihak akan rugi, terutama mereka yang mempunyai kaitan politik. Jadi, di sini pertimbangannya murni keuntungan mereka, bukan kepentingan rakyat. Inilah yang saya tolak,” sambung Radhar.

Radhar juga mengkhawatirkan, Pilkada serentak 2020 akan melahirkan klaster baru pandemi Covid-19, tetapi ia menyadari, pemerintah tidak akan bisa berbuat apa pun. Pemerintah sudah terlilit dalam kepentingan politik.

“Semisal nanti muncul pertambahan korban korona akibat Pilkada, siapa yang mau menanggung. Pemerintah kelihatannya tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Pemerintah sudah berada di tengah permainan politik itu,” terangnya.

Dari perspektif lain, mantan jurnalis tersebut menyebut, Pemerintah bukannya tak memiliki pilihan untuk membatalkan Pilkada. Pilihan tentu ada, tapi itu hanya bisa dilakukan  oleh pemimpin yang berjiwa besar.

“Jalan untuk membatalkan Pilkada pasti ada, hanya saja mereka tidak mau menempuhnya. Yang bisa melakukannya tentu yang memiliki kekuatan besar, Presiden. Harusnya, Presiden berani untuk membatalkan Pilkada,” ujar Radhar.

Jika dikalkulasi, lanjut Radhar, jumlah Kepala Daerah yang mengikuti Pilkada serentak memang hanya ratusan. Namun, jika tetap digelar jangkauannya bisa ratusan ribu. Artinya, di benak Radhar, Pilkada ini berpotensi memberi ancaman pada ratusan ribu masyarakat.

“Untuk ukuran jumlah Kepala Daerah yang hanya ratusan, adalah aneh jika harus mengorbankan nasib ratusan ribu masyarakat. Di sini, kepentingan masyarakat jelas lebih fundamental, harusnya,” pungkas Radhar.

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU

Facebook Comments