Pilkada 2020 Telan Biaya Rp9,9 Triliun

Pilkada 2020

Berita Baru, Jakarta – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, sebanyak 270 dearah tengah melakukan berbagai persiapan, termasuk penganggaran.

Dari penuturan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, kabupaten dan kota telah mengusulkan anggaran Pilkada 2020, sebesar Rp11,9 triliun.

Namun usulan tersebut ditolak. “Setelah pembahasan, kemudian ditetapkan Rp 9,9 triliun,” kata Arief.

Dari jumlah itu, Arief merinci, sebanyak Rp1.3 triliun dialikasikan ke 9 provinsi, Rp7.4 untuk 224 kabupaten dan Rp1.1 untuk 37 kota.

Adapun dari total anggaran tersebut, Arief mengatakan KPU baru menerima Rp444 miliar dari pemerintah. “Jadi belum semua,” jelasnya.

DIlansir dari Infopublik, Jumat (24/01), Arief menyampaikan KPU juga sedang melakukan persiapan lain seperti penyusunan peraturan, sosialisasi, bimbingan teknis, pembentukan badan ad hoc dan penyerahan Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia mengungkapka, persiapan lainnya adalah penyusunan peraturan, sosialisasi, bimbingan teknis, pembentukan badan ad hoc, dan penyerahan Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berita Terkait :  Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Pemilu 2020

“Untuk saat ini telah disusun rencana proses produksi dan distribusi logistik yang disesuaikan dengan tahapan lain seperti penetapan pasangan calon serta penetapan DPT (daftar pemilih tetap),” ujarnya.

NPHD

Sebelumnya, Komisioner KPU, Viryan Aziz menuturkan, pemangkasan anggaran pilkada 2020 sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat mengganggu tahapan pilkada.

“NPHD sudah dibuat. Bila mau dipangkas lagi akan sangat mengganggu pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020,” kata Viryan.

Viryan menerangkan, anggaran pilkada serentak 2020 telah disusun secara rasional dan sesuai ketentuan oleh KPU di daerah. Dia mengakui sebagian anggaran pilkada yang telah disusun KPU daerah sudah mengalami pengurangan sebelum disetujui dan dituangkan dalam NPHD.

“Ketika diajukan sebagian besar yang disetujui (NPHD) sebenarnya sudah dilakukan pengurangan, hanya beberapa daerah yang disetujui secara penuh,” tegasnya.

Viryan tidak menyampaikan  daerah mana saja yang dimaksud. Namun, dia membenarkan jika pemangkasan paling banyak terjadi di pilkada kali ini.

“Iya paling banyak terjadi di Pilkada 2020. Sebelumnya di Pilkada 2018 pemangkasan terjadi di Provinsi Bali saja,” ungkap dia.

Berita Terkait :  120 Anggota DPRD Jatim Dilantik

Walau anggaran Pilkada 2020 telah disusun secara rasional, dan sesuai ketentuan oleh KPU di daerah, Viryan menyampaikan tetap ada proses pengurangan.

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan