Perusahaan di Gresik Wajib Utamakan Serap Tenaga Kerja Lokal

Berita Baru, Gresik – Sebagai kawasan strategis investasi nasional, Kabupaten Gresik menjadi lokasi primadona para investor dalam mengembangkan industri. Sayangnya, tingginya nilai investasi dan banyaknya perusahaan ataupun industri di Gresik saat ini belum berimbang dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Akibatnya, angka pengangguran yang didominasi masyarakat lokal Gresik terbilang masih sangat tinggi.

Melihat kondisi saat itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bagi para investor yang ingin mendirikan perusahaan di Gresik, salah satu syarat wajib yang harus terpenuhi adalah menyerap tenaga kerja lokal. 

Hal itu disampaikan Bupati Gu Yani saat berdialog dengan sejumlah investor perusahaan mengenai solusi pengurangan angka pengangguran yang masih tinggi. Pertemuan dengan sejumlah perwakilan perusahaan tersebut berlangsung di aula Pudak Galeri Gresik, Senin (14/2).

“Kedepan saya ingin memastikan bahwa investor yang ingin mendirikan perusahaan di Gresik, maka masyarakat lokal harus diutamakan. Namun apabila tidak sanggup memenuhi, maka pemerintah akan mengambil sikap tegas sesuai dengan kewenangan kami. Dan saya tekankan, ini bukan warning, namun saya selaku pemerintah daerah mengajak kepada perushaaan-perusahaan untuk mempunyai sikap peduli kepada pengurangan pengangguran di Kabupaten Gresik,” tegasnya.

Bupati Gus Yani menyampaikan, kota santri sebutan lain Kabupaten Gresik menjadi perhatian khusus di Jawa Timur terkait banyaknya industri, baik skala kecil hingga skala besar. Ini seakan menjadi harapan bagi semua kalangan masyarakat Gresik agar dapat bekerja.

“Gresik ini industrinya banyak, nilai investasinya juga tinggi. Namun sayangnya penyerapan tenaga kerjanya masih belum tampak memprioritaskan masyarakat local. Padahal banyaknya industry ini menjadi harapan masyarakat agar dapat bekerja. Untuk itu kami ajak bapak dan ibu sekalian untuk mengatasi kondisi seperti saat ini,” kata Gus Yani.

Menurutnya, tingginya angka pengangguran saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder terkait. Ia pun meminta untuk adanya kolaborasi dan koordinasi secara intens. 

“Ini merupakan tanggung jawab bersama, artinya tidak hanya pemerintah saja yang dituntut menyelesaikan persoalan yang ada saat ini, namun juga stakeholder dan unsur terkait untuk bisa saling kolaborasi,” tandasnya.

Pemerintah juga pemangku kepentingan serta perusahaan diharapkan agar mempunyai kepedulian serta memberi manfaat yang terbaik bagi masyarakat Gresik.