Pertama dalam 12 Tahun, Presiden Korsel akan Kunjungi Jepang untuk Pertemuan Puncak

Berita Baru, Internasional – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan istrinya akan mengunjungi Jepang dari 16-17 Maret atas undangan Tokyo. Hal tersebut sebagaimana disampaikan pihak kantor kepresidenan pada Kamis (9/3/23).

Kunjungan tersebut akan menjadi yang pertama dalam 12 tahun setelah Seoul mengumumkan rencana untuk mengakhiri perselisihan yang berlarut-larut mengenai kerja paksa di masa perang.

Yoon akan mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

“Kunjungan itu akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan dan pengembangan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang,” kata kantor Yoon dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir dari Reuters.

Korea Selatan mengatakan pada hari Senin bahwa perusahaannya akan memberi kompensasi kepada para korban kerja paksa di bawah pemerintahan kolonial Jepang dari tahun 1910-1945, berusaha untuk mengakhiri perselisihan yang melemahkan upaya pimpinan AS untuk menghadirkan front persatuan melawan China dan Korea Utara.

“Korea Selatan adalah tetangga penting yang harus kita ajak bekerja sama dalam mengatasi berbagai masalah di komunitas internasional,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno dalam jumpa pers.

“Saya berharap melalui kunjungan ke Jepang ini, hubungan Jepang-Korea akan semakin berkembang berdasarkan hubungan persahabatan dan kerja sama yang telah terjalin sejak normalisasi hubungan diplomatik.”

Dia mengatakan “belum ada yang diputuskan” ketika ditanya tentang agenda potensial.

Kantor Yoon mengatakan dia berharap untuk memperluas berbagai bidang keamanan, ekonomi, dan budaya, dan merevitalisasi pertukaran antara orang-orang di kedua negara “untuk mengatasi sejarah masa lalu yang tidak menguntungkan dan bergerak maju ke masa depan.”

Kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Jepang untuk meningkatkan kerja sama keamanan, termasuk hubungan trilateral dengan Amerika Serikat.

Washington telah mendesak sekutunya di kedua negara untuk berdamai dan menyebut pengumuman terbaru itu “terobosan”, tetapi beberapa korban telah bersumpah untuk menolak kompensasi, menyiapkan panggung untuk pertempuran politik dan hukum yang lebih besar.