Perdana Menteri Lebanon Serukan Pemilihan Parlemen Baru

Berita Baru, Internasional – Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab, serukan pemilihan parlemen baru dengan mengatakan bahwa itu satu-satunya cara untuk membawa Lebanon keluar dari krisis saat ini, dilansir dari Sputnik News, Minggu (9/8).

“Kita tidak bisa keluar dari krisis struktural ini tanpa mengadakan pemilihan parlemen lebih awal,” kata politisi Sunni independen itu dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Hassan Diab terpilih menjadi pimpinan pada Januari 2020, menggantikan Saad Hariri. Sisa waktu untuk masa jabatannya telah dirundung berbagai peristiwa dan ketidakstabilan, mulai dari pandemi virus corona dan krisis ekonomi yang menyertainya, serta berpuncak pada ledakan 4 Agustus di pelabuhan Beirut yang menewaskan ratusan orang.

Diab mengklarifikasi bahwa dia siap untuk melanjutkan tugasnya selama dua bulan ke depan sampai semua partai politik Lebanon menyepakati bagaimana keputusan selanjutnya.

Sementara itu, proses penyelidikan pasca ledakan Beiru hingga kini masih terus berlangsung. Insiden naas yang merenggut lebih dari 150 nyawa dan melukai lebih dari 5.000 orang serta membuat 300.000 orang lainnya mengungsi. Diab berjanji bahwa penyelidikan akan terus dilakukan sampai semua orang yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.

“Saya menegaskan kembali bahwa tidak satupun dari mereka yang bertanggung jawab atas tragedi Pelabuhan Beirut akan lolos dari hukuman,” tegasnya.

Diab menambahkan bahwa dia menganggap ledakan pelabuhan sebagai hasil dari “korupsi dan salah urus” bertahun-tahun oleh para pendahulunya.

Di bawah sistem politik Lebanon yang sangat kompleks, untuk menjaga keseimbangan antara Kristen Maronit, Muslim Sunni, dan Muslim Syiah, perdana menteri hanya dapat diangkat dan disetujui atau diberhentikan oleh presiden (dengan jabatan yang dipegang oleh Maronite Christian Michel Aoun) tanpa konsultasi dibutuhkan dari parlemen negara. Tapi perdana menteri dituntut untuk mempertahankan kepercayaan mayoritas parlemen.

Untuk pemilihan baru yang akan diadakan, parlemen perlu menyetujuinya. Dr. Mohammad Marandi, seorang akademisi dan analis politik yang berbasis di Teheran, mengatakan bahwa jika pemilihan baru disetujui, anggota parlemen juga perlu menyetujui undang-undang pemilihan baru, yang berarti pemilihan akan benar-benar berlangsung selama satu tahun dari sekarang.

“Oposisi mungkin akan kalah dalam pemilu, karena mereka adalah kekuatan dominan dalam pemerintahan selama bertahun-tahun dan menanggung sebagian besar tanggung jawab atas apa yang terjadi di pelabuhan. Itulah mengapa mereka memilih untuk mendorong kekerasan di jalanan,” kata Marandi, berbicara dengan Sputnik.