Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Pengamat Sebut Sistem Pemilu Tak Ramah: Ongkos Politik Tinggi!
Pengamat Politik UPN Veteran Jawa Timur, Singgih Manggalou saat menjadi pembicara dalam Talkshow Politik Rumah Kebangsaan, bertajuk ‘2024 dan Klaim Potensi Anak Muda’, Sabtu (14/1).

Pengamat Sebut Sistem Pemilu Tak Ramah: Ongkos Politik Tinggi!



Berita Baru, Surabaya – Pengamat Politik UPN Veteran Jawa Timur, Singgih Manggalou menilai bahwa sistem pemilihan umum (Pemilu) saat ini belum sepenuhnya ramah bagi anak muda, karena melahirkan ongkos politik yang mahal.

Padahal, Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, di mana peran pemuda menjadi salah satu elemen penting penentu masa depan bangsa. Sudah sewajarnya, sistem politik nasional mempermudah pemuda untuk berpartisipasi secara langsung.

“Dengan sistem pemilu proporsional┬áhari ini, siapa sih anak muda, apalagi aktivis-aktivis miskin kota yang bisa jadi anggota DPRD? Yang bisa maju bupati? Yang bisa maju Anggota DPR Provinsi? Saya kira sangat sedikit kesempatan itu, jika sistem pemilunya masih berbiaya tinggi,” kata Singgih Manggalou saat jadi pembicara Talkshow Politik Rumah Kebangsaan, Sabtu (14/1).

Pria yang akrab disapa Singgih itu menegaskan bahwa ongkos politik tinggi merupakan situasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Problem tersebut membutuhkan penanganan cukup serius dan mendesak untuk segera dirumuskan solusinya.

“Bayangkan untuk menjadi anggota DPRD saja butuh berapa ratus juta. Itu politik riel yang kita hadapi. Kecuali modal sosialnya tinggi, itu mungkin bisa memangkas ongkos politiknya. Tanpa modal sosial yang besar, saya kira ongkosnya tak akan ter-backup bagi pemuda yang tidak memiliki biaya,” ujarnya.

Oleh karenanya, dalam acara bertajuk ‘2024 dan Klaim Potensi Anak Muda’ itu, Singgih menekankan kehadiran negara dalam memberikan peluang bagu pemuda berupa kemudahan melalui aturan atau kebijakan.

“Sedangkan kalau kita melihat sistem pemilu di Orde Baru, itu sebenarnya sudah sedikit memberikan, ada yang namanya utusan golongan pemuda pada waktu itu, yang masuk di badan Golkar. Itu negara memberikan sebuah peluang bagi pemuda melalui aturan, jadi dimudahkan,” ujarnya.

“Hal itu, sama seperti perempuan hari ini. Diberikan afirmasi 30 persen untuk jadi caleg. 1 sampai 3 harus ada perempuannya, kan begitu aturan pemilu. Nah ke depan harusnya gesernya ke sana. Apa kira-kira sistem pemilu yang cocok bagi pemuda,” tegas Singgih.