Pengadilan Karnataka India Sahkan Larangan Memakai Jilbab di Kelas

Berita Baru, New Delhi – Pada Selasa (15/3), Pengadilan Karnataka India sahkan aturan larangan memakai jilbab di kelas di negara bagian Karnataka. Aturan itu dapat menjadi preseden bagi negara lain yang memiliki minoritas Muslim besar.

Pada bulan lalu, aturan tersebut memicu aksi protes oleh beberapa siswa dan orang tua Muslim. Namun, para siswa dan orang tua Hindu juga melakukan aksi protes tandingan.

Para pengkritik larangan mengatakan itu adalah cara lain untuk meminggirkan komunitas muslim, yang berjumlah sekitar 13% dari 1,35 miliar total penduduk India yang mayoritas Hindu.

“Kami berpendapat bahwa mengenakan jilbab oleh wanita Muslim tidak menjadi bagian dari praktik keagamaan yang penting,” kata Ketua Hakim Ritu Raj Awasthi dari Pengadilan Tinggi Karnataka dalam putusannya.

Dia mengatakan pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatur pedoman yang seragam, menolak berbagai petisi yang menentang perintah tersebut.

Menjelang putusan, pihak berwenang Karnataka mengumumkan penutupan sekolah dan perguruan tinggi dan memberlakukan pembatasan pertemuan publik di beberapa bagian negara bagian untuk mencegah potensi masalah.

Karnataka, rumah bagi pusat teknologi Bengaluru, adalah satu-satunya negara bagian selatan yang diperintah oleh partai nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi dan mengadakan pemilihan majelis negara bagian tahun depan.

Menurut laporan Reuters, para siswa yang menentang larangan tersebut di pengadilan mengatakan mengenakan jilbab adalah hak dasar yang dijamin di bawah konstitusi India dan praktik penting Islam.

Abdul Majeed, ketua Karnataka dari Partai Sosial Demokrat India yang terutama berjuang untuk tujuan Muslim, mengatakan dia akan berbicara dengan para pembuat petisi dan orang tua mereka untuk membantu mereka menentang putusan di Mahkamah Agung jika mereka ingin melakukannya.

“Perintah pengadilan tinggi bertentangan dengan hak-hak individu, terhadap hak-hak dasar dan terhadap hak-hak agama,” katanya. “Wanita Muslim telah mengenakan jilbab selama ratusan tahun.”

Larangan Karnataka telah menyebabkan protes di beberapa bagian lain negara itu juga dan menuai kritik dari Amerika Serikat dan Organisasi Kerjasama Islam.

Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Federal Amit Shah mengatakan dia lebih suka siswa tetap mengenakan seragam sekolah daripada pakaian keagamaan apa pun.

Saat ini, tidak ada undang-undang atau aturan pusat tentang seragam sekolah di seluruh negeri, tetapi keputusan Karnataka dapat mendorong lebih banyak negara bagian untuk mengeluarkan pedoman tersebut.

Para menteri Karnataka mengatakan kepada wartawan bahwa siswa perempuan Muslim yang menjauh dari kelas sebagai protes terhadap larangan tersebut harus menghormati keputusan tersebut dan bergabung kembali dengan sekolah.

India telah mengalami beberapa kerusuhan Hindu-Muslim yang mematikan sejak kemerdekaan pada tahun 1947, tetapi hampir tidak ada kerusuhan di selatan.