Pengadaan Mobdin DPRD Riau Akan Dibatalkan

Berita Baru, Pekanbaru – Rencana pembelian mobil dinas baru untuk empat pimpinan DPRD Riau akhirnya akan dibatalkan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Riau Indra Gunawan kepada awak media di Pekanbaru pada Jum’at (20/3).

Politisi Partai Golkar itu menyebut rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp10,4 miliar tersebut akan menyakiti hati rakyat Riau. Menurutnya dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan UMKM.

“Saya tidak setuju beli mobil baru, mobil lama masih bagus kok. Untuk apa lagi dibeli mobil baru? Itu menyakiti rakyat kecil”. Tegasnya.

Indra Gunawan juga manyampaikan bahwa dirinya akan datang sendiri ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau untuk mendesak rencana pengadaan mobil dinas bagi empat pimpinan DPRD tersebut.

Dalam kesempatan yang lain, Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi Partai Gerinda, Herdianto, SE mencoba memberikan penjelasan atas polemik pengadaan Mobdin itu. Menurutnya, sekretaris DPRD lama pernah meminta pendapat kepada dirinya soal itu. Ia mengaku hanya mengusulkan jenis kendaraan sekelas Pajero Sport atau Fortuner saja, bukan Jeep Prado sebagaimana yang muncul dalam pengadaan.

“Sy perlu klarifikasi disini bahwa sy sendiri sbg salah seorg Wakil Ketua DPRD Prov. Riau dr awal saat diminta pendapat oleh Sekwan lama ttg perihal Mobil Dinas tidak pernah sama skali meminta disiapkan Jeep Prado tp yg sy smpikan sekelas Pajero Sport atau Fortuner, silahkan di konfrontir”. Tulisnya Herdianto pada sebuah group jejaring sosial.

Menanggapi klarifikasi Wakil Ketua DPRD tersebut, Manajer Advokasi FITRA Riau, Taufik menilai bahwa sebenarnya anggota dewan memang menginginkan pengadaan mobil dinas baru, bukannya tidak mau.

“Klarifikasi tertulis yang beredar itu menunjukkan kalau wakil Ketua DPRD memang sejak awal menginginkan mobil dinas baru. Soal spesifikasi jenis mobil saja yang berbeda”. Tuturnya.

Sementara itu, Koordinator FITRA Riau, Triono Hadi mengapresiasi ketegasan sikap Ketua DPRD Riau yang akan membatalkan pengadaan Mobdin tersebut. Namun, itikad baik tersebut seharusnya bisa dibereskan di tingkat Sekretariat DPRD, tidak perlu ke BPKAD seperti pernyataan Ketua DPRD sebelumnya.

“Sikap tegas Ketua DPRD Riau itu patut didukung, supaya pembatalkan pengadaan Mobdin bagi empat pimpinan benar-benar dapat direalisasikan. Caranya sederhana, minta Sekwan membatalkan pengadaan, tidak perlu jauh-jauh ke BPKAD”. Terang Triono.

Pria kalem asal Kabupaten Siak tersebut tetap menyebut pembatalan pengadaan Mobdin sebagai domain eksekutif. Oleh karena itu dia tetap menunggu sikap resmi melalui kebijakan tertulis dari Gubernur Riau untuk meminta Sekretariat DPRD membatalkan rencana pengadaan yang telah dipublikasikan.

Polemik pengadaan Mobdin empat pimpinan DPRD Riau ini mengemuka setelah mendapatkan kritik keras dari FITRA Riau melalui siaran pers beberapa waktu lalu. Organisasi independen ini dikenal sangat aktif dalam mempromosikan transparansi dan pencegahan korupsi anggaran daerah di Provinsi Riau. (AU)