Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Penetapan 1 Ramadan, PBNU Pantau Hilal di Seluruh Indonesia
(Foto: Tirto)

Penetapan 1 Ramadan, PBNU Pantau Hilal di Seluruh Indonesia



Berita Baru, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerjukan tim rukyatul hilal di seluruh wilayah Indonesia untuk memantau ketinggian bulan guna menentukan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriah.

Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi mengatakan, pihaknya secara rutin selalu menggelar rukyatul hilal dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) di setiap daerah mulai dari Sabang sampai Merauke.

“Banyak sekali (tim yang diterjunkan), hampir di semua daerah sepanjang pantai. Terutama yang diperhitungkan dengan ilmu hisab (astronomi) kemungkinan besar tampak (hilal),”kata Gus Fahrur saat dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/3/2023).

Hasil rukyatul hilal tersebut kemudian dilaporkan kepada Pengurus Cabang Nahdltul Ulama (PCNU) dan Kemenag setempat dan diverifikasi. Tidak hanya itu, tim rukyatul hilal juga disumpah. Kemudian, temuan ketinggian hilal diteruskan ke sidang isbat di Kemenag pusat.

“PBNU sepenuhnya akan mengikuti hasil rapat sidang itsbat bersama kemenag pusat,” ujar Gus Fahrur.

Menurutnya, PBNU tidak akan mengumumkan secara sepihak penetapan awal Ramadhan. Sebab, hal itu merupakan wewenang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.

PBNU berpendapat, ketetapan pemerintah mengenai awal Ramadhan wajib dipatuhi semua warga negara.

“Menurut NU, Ormas Islam tidak ada kewenangan menetapkan atau mengumumkan tanpa ketetapan pemerintah,” tutur Gus Fahrur.

Sebelumnya, Kementerian Agama menyatakan akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriah pada hari ini, Rabu (22/3/2023).

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib mengatakan, sidang isbat digelar setiap tanggal 29 Sya’ban.

“Seperti biasa, sidang isbat awal Ramadhan akan kita laksanakan setiap 29 Sya’ban. Tahun ini, bertepatan dengan hari Rabu, 22 Maret 2023,” kata Adib dalam keterangan resminya.

Kemenag telah mengundang Komisi VIII DPR RI, pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), duta besar negara sahabat, perwakilan Ormas Islam, dan lainnya.