Pemprov Sulsel Ajukan Rp200 Juta Dana Persiapan Pilkada 2024

Berita Baru, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Biro Pemerintahan mengajukan anggaran ke DPRD sebanyak Rp200 juta untuk Desk Pilkada.

Anggaran Desk Pilkada untuk memonitoring persiapan awal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, pada 27 November 2024 mendatang.

“Baru tahapan awal, karena kami bersama Kesbangpol sudah ada penyampaian ke pusat untuk menyiapkan dana Desk Pilkada,” kata Kepala Biro Pemprov Sulsel, Idham Kadir. Senin (7/11/2022).

Idham Kadir menjelaskan persiapan awal tahapan Pilkada akan digunakan tahun 2023 mendatang. Selain itu tahap pertama untuk pemantauan permasalahn yang dimonitoring di daerah jelang pemilihan kepala daerah.

Saat ditanyakan apakah anggaran tersebut terlalu kecil dalam hal memonitoring pelaksanaan tahapan pilkada yang akan mulai pada 2023, Idham mengatakan sejauh ini dianggap cukup.

“Ini baru untuk tahapan awal yang kami minta. Kalau tahun 2024 baru minta full, karena sudah tahun pilkada. Jadi bisa lebih besar lagi (anggarannya) karena tahapan inti pilkada sudah masuk,” jelasnya..

Sedangkan untuk proses pergantian jabatan kepala daerah gubernur, bupati, wali kota usai masa jabatan habis dan akan diisi pejabat (pj) kepala daerah di 13 daerah pada tahun 2023 yang melaksanakan Pilkada Serentak 2024, kata Idham, anggarannya tentu dari Kementerian Dalam Negeri.

“Ini kan pj dimulai pada 2023, nanti ada 13 kabupaten dan kota. Itu sudah cukuplah (anggaran monitoring awal). Kalau terkait dengan PAW (pergantian antarwaktu) anggota dewan, itu tergantung DPRD,” tambahnya.

Namun demikian, usulan anggaran itu masih bersifat sementara, karena masih akan dibahas lebih lanjut di Komisi A Bidang Pemerintahan berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Fadriaty AS menilai anggaran yang disebutkan senilai Rp200 juta dirasa sangat kecil. Sedangkan ada 13 daerah di Sulsel akan melaksanakan pilkada.

“Ternyata itu dana awal Rp200 juta untuk Desk Pilkada, yang besar nanti itu pada 2024. Anggaran itu hanya mengurus dokumen dan SK nanti. Ada 13 daerah yang berakhir 2023. Ini diusulkan karena tidak ada sama sekali anggaran di Desk Pilkada, makanya diusulkan,” ucapnya.

Sedangkan untuk pengusulan pj, sudah ada anggaran disiapkan. Namun, di Biro Pemerintahan, anggaran perjalanan dinasnya hanya Rp79 juta, tentu ini juga menjadi perhatian dan sampai saat ini mereka pun belum diberikan pagu anggaran oleh tim angaran pemerintah daerah (TPAD).

“Tadi sempat dibahas dalam rapat, ini harus ada tambahan, malah tadi kepala bironya tidak dibawa, minimal dia butuh Rp1 miliar untuk kepentingan itu semua tahun 2023. Butuh tambahan sekitar Rp1 miliar,” ungkap politisi perempuan ini pula.