Pemerintah Optimistis Target Penurunan Stunting 14 Persen 2024 Tercapai

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI optimistis target penurunan angka tengkes atau stunting sebesar 14 persen pada 2024 dapat tercapai.

“Insya Allah, kita capai karena beberapa provinsi menunjukkan kinerja yang sangat bagus dalam penanganan stunting, termasuk Provinsi Bali,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy di sela forum Pengetahuan The ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2023 di Nusa Dua, Provinsi Bali, Minggu (7/5).

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,8 persen dibandingkan dengan 2021. Angka stunting tahun 2022 turun menjadi 21,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya 24,4 persen.

Ia menekankan permasalahan stunting di Indonesia harus segera diselesaikan karena menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga Indonesia dapat optimal melewati masa bonus demografi.

“Stunting bagian dari upaya menyelamatkan bonus demografi, kalau semuanya stunting akan menjadi petaka bagi Indonesia,” tuturnya.

Maka itu, kata dia, untuk menciptakan generasi unggul, Indonesia harus menekan angka stunting. “Jadi sebelum kita memberikan keterampilan masuk ke dunia kerja, harus dipastikan bibitnya selamat dari stunting,” katanya.

Muhadjir menyampaikan pemerintah akan memperkuat percepatan penurunan stunting melalui langkah-langkah intervensi, di antaranya intervensi melalui Puskesmas.

Menko Muhadjir meminta seluruh puskesmas dilengkapi dengan alat USG dan Antropometri sehingga upaya pencegahan stunting yang diupayakan dapat berjalan secara maksimal.

“Mohon puskesmas yang memiliki kekurangan USG dan Antropometri agar segera diajukan ke Kemenkes,” tuturnya.

Ia mengatakan dengan sinergi dan perbaikan program pemerintah pusat dan daerah, termasuk non pemerintah maka target penurunan angka tengkes 2024 dapat tercapai.

Menko PMK menekankan penanganan tengkes akan diintegrasikan dengan penanganan persoalan prioritas lain seperti masalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, kemudian perbaikan lingkungan sanitasi air bersih.

“Sudah kita padukan data by name by address, kerja sama dengan BKKBN, Kementerian Sosial, Kemendes PDTT, kemudian kita periksa silang (crosscheck) dengan data Dukcapil untuk memastikan identitas bersangkutan,” paparnya.