Pemerintah Menargetkan Inflasi di Bawah 4 Persen dengan Penurunan Tarif Transportasi

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah Indonesia bertekad menurunkan angka inflasi nasional menjadi di bawah 4 persen dengan merencanakan penurunan tarif komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Mei 2023 mencatat inflasi Indonesia sebesar 4,33 persen (y-o-y).

Mendagri menjelaskan bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang inflasi terbesar dengan angka 11,96 persen, memberikan andil inflasi sebesar 1,45 persen. Sementara itu, sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang inflasi sebesar 4,58 persen dengan andil inflasi 1,20 persen. Sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga menyumbang inflasi tinggi sebesar 2,53 persen dengan andil inflasi 0,49 persen.

“Transportasi, khususnya tiket udara, diatur oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dari pemerintah pusat untuk mengatur penurunan tarif kargo udara,” ujar Mendagri dalam Rakor yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Senin (15/5/2023).

Mendagri menjelaskan bahwa jika tarif transportasi udara dapat diturunkan menjadi 1 persen dari 1,45 persen, maka inflasi di masa depan dapat turun menjadi sekitar 3,9 atau 3,8 persen. Ia juga telah menyampaikan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo, karena hal ini berdampak pada pemerintah daerah yang menghadapi kesulitan akibat kenaikan harga tiket pesawat dan kargo udara.

“Mengatasi masalah ini adalah tugas pertama pemerintah pusat, dan Presiden akan memimpin rapat minggu ini dengan semua pemangku kepentingan terkait transportasi udara, dengan target menurunkan harga tiket,” tambahnya.

Mendagri mengungkapkan adanya dua masalah terkait kenaikan tarif transportasi. Pertama, harga avtur yang tinggi di Indonesia bahkan melebihi harga avtur di Singapura. Kedua, meningkatnya permintaan penerbangan terutama selama masa libur Hari Raya Idulfitri.

“Selain langkah-langkah dari pemerintah pusat, diperlukan juga langkah dari pemerintah daerah. Saya mengapresiasi beberapa daerah yang memberikan subsidi atau bantuan kepada penerbangan udara yang masuk ke daerah mereka dengan tingkat okupansi yang rendah,” pungkasnya.