Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat Papua dan Papua Barat

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan situasi di daerah Wamena saat ini sudah mulai kondusif dan pemerintah menjamin keamanan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

“Tentang Papua dan Papua Barat secara umum dilaporkan bahwa kondisi sudah sangat kondusif. Memang masih ada residu-residu yang harus kita selesaikan, antara lain tentang pengungsian dari Wamena. Setelah terjadi kerusuhan itu kemudian banyak pendatang yang merasa tidak aman dan minta diungsikan ke tempat yang aman di Jayapura,” Jelas Wiranto saat konferensi pers di Media Center Kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Namun demikian, Pemerintah menjamin keamanan bagi para pengungsi baik masyarakat Papua dan Papua Barat maupun pendatang yang berada di sana.

Menurut Menko Wiranto, para pendatang merupakan pelaku ekonomi di daerah dan memiliki peran sebagai pengerak roda ekonomi di Papua dan Papua Barat. Bila pendatang berbondong-bondong pergi keluar daerah maka pergerakan ekonomipun akan lumpuh.

“Jadi bisa dibayangkan kalau mereka berbondong-bondong keluar dari Wamena, lalu siapa yang menggerakkan roda perekonomian di daerah itu. Oleh karena itu aparat keamanan, Pemda sedang berusaha meminta mereka untuk tidak pulang ke daerah masing-masing tetapi dengan jaminan keamanan, baik dari para pemuka adat di Wamena dan juga dari aparat keamanan,” jelas Wiranto.

Berdasarkan data terakhir, Pengungsi saat ini yang berada di daerah Jayapura sudah tercatat sebanyak 3.255 orang. Kementerian Sosial saat ini tengah berupaya untuk membantu meringankan kehidupan para pengungsi agar tidak terlantar.

“Bahan makanan cukup, kesehatan tadi Menkes sudah akan menjamin agar mereka tidak terjangkit penyakit karena biasanya di tempat pengungsi itu rawan penyakit dan akan diusahakan seperti itu. Yang Kita butuhkan sekarang adalah agar ada kesadaran masyarakat bahwa kita ini bhineka tunggal ika, di daerah mana pun di negara kesatuan republik Indonesia kita mengenal adanya toleransi antar suku, antar agama, antar tingkatan sosial di masyarakat,” ujar Wiranto.

Menko Wiranto mengungkapkan bahwa kerusuhan tersebut terkait dengan dua hal, pertama OPM yang sudah sejak dulu ada dan belum habis, dan kedua menjelang sudang KTT HAM di Swiss dan sidang umum PBB di New York.

“Mereka berusaha menunjukkan eksistensi bergabung dengan kekuatan yang bergerak di luar negeri. Bersama-sama membangun satu event, satu kerusuhan, suatu ekspos ke dunia luar bahwa ada kekuatan untuk memerdekakan Papua dan Papua Barat. Konspirasi inilah yang sebenarnya dihadapi oleh kita semua,”kata Wiranto.