Pemerintah dan DPR Tidak Hadir di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI: Tidak Taat pada Asas Negara Hukum

-

Berita Baru, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkritik perwakilan pemerintah dan DPR yang tidak hadir dan menyatakan belum siap memberikan keterangan dalam persidangan Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, 10 Juni 2021.

Menurut Said, hal ini menunjukkan pemerintah khususnya para menteri terkait dan DPR tidak taat pada asas negara hukum, tetapi lebih mengedepankan kekuasaan. 

“Mahkamah Konstitusi sudah memanggil dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Harusnya mereka jangan berlindung di balik kekuasaan dengan seenaknya menyampaikan belum siap memberikan keterangan,” kata Said dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021). 

Berita Terkait :  Gus Mus Haturkan Belasungkawa Atas Gugurnya 100 Lebih Tenaga Medis

Said mengatakan, dalam persidangan judicial review terkait UU Cipta Kerja yang dihadiri KSPI, ini kali kedua pemerintah dan DPR tidak hadir dalam rangkaian acara persidangan. “Beberapa bulan lalu, pemerintah dan DPR juga tidak memberikan keterangan dalam sidang uji materil,” ujar Said.

Berita Terkait :  UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan Berpotensi Mengurangi Penerimaan Negara

Said mempertanyakan ke mana peran para menteri dan DPR yang selama ini selalu mengaku memperjuangkan kepentingan rakyat. Tindakan pemerintah dan DPR ini, kata Said, telah mencederai rasa keadilan.

“Kemana itu para menteri yang selama ini seolah-olah berpihak pada rakyat? Kemana itu pimpinan DPR yang sering tampil dan gagah perkasa mengesahkan UU Cipta Kerja? Tetapi di hadapan pengadilan, dalam tanda petik, bersikap pengecut,” ucap Said. 

Oleh karena itu, lanjut Said, KSPI meminta kepada Hakim MK untuk tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR untuk memberikan keterangan. Sebab, kata Said, mereka sudah diberi kesempatan, tetapi justru mengabaikannya.

Berita Terkait :  Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Gunadarma Geruduk Istana Negara

“Mahkamah tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Mahkamah harus mempunyai marwah di hadapan penguasa,” tegas Said.

Berita Terkait :  Gempa Halmahera Selatan: Tiga Warga Terluka dan 169 Jiwa Mengungsi

Pemohon dalam uji materi UU Cipta Kerja adalah KSPI, KSPSI, Federasi Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi.

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Berita Terkait :  Jelang Hari Pelajar Sedunia, Surabaya dan Jakarta akan Diwarnai Aksi Tolak Omnibus Law

TERBARU

Facebook Comments