Pemerintah Akan Bangun Persemaian Permanen Modern Mangrove Pertama di Indonesia

Berita Baru, Jakarta – Dinas Kehutanan bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) akan membangun persemaian permanen modern mangrove pertama di Indonesia.

Persemaian itu akan dibangun di Desa Sengkong, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, dengan kapasitas tampung 51 juta bibit mangrove.

“Persemaian yang akan dibangun itu merupakan persemaian modern pertama di Indonesia yang menampung kapasitas 51 juta bibit mangrove,” kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Selasa (15/2).

Zainal menyebut, luas lahan yang akan dibangun persemaian modern pertama ini sekitar 109 hektar. Jika ini terealisasi, akan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Menurut Zainal, pembangunan tersebut tidak hanya untuk kebutuhan mangrove di Kaltara, tetapi juga bisa mengakomodasi daerah lain yang terdekat.

Dijelaskan Zainal, untuk metode rehabilitasinya pemerintah akan menggunakan metode silvofishery. Silvofishery adalah suatu pola agroforestri yang digunakan dalam upaya perlindungan di kawasan mangrove.

Gubernur menegaskan, petani dapat memelihara ikan dan udang atau jenis komersial lainnya untuk menambah penghasilan, di samping kewajiban mereka memelihara hutan mangrove.

“Sistem ini mampu menambah pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan mangrove,” jelas Zainal.

Ia menyebut, pemanfaatan silvofishery telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan, sistem tersebut telah terbukti mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan nelayan secara ekonomis.

“Artinya fungsi mangrove sebagai nursery ground (tempat pembibitan) sering untuk pengembangan perikanan,” ujarnya.

Dengan kata lain, keuntungan ganda telah diperoleh dari simbiosis ini. Selain hasil perikanan yang lumayan, biaya pemeliharaannya pun murah.

“Ini bisa dimanfaatkan di Kaltara. Sebagian tempat di Indonesia juga ada yang telah menerapkan metode ini,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat menargetkan rehabilitasi mangrove seluruh Indonesia seluas 600.000 hektar. Dari sembilan provinsi yang ditargetkan, sebanyak 190.000 hektar ada di Kaltara.

Gubernur Zainal menyebut Kaltara menjadi yang terbesar dari target pemerintah pusat hingga 2024.

Untuk pengelolaannya, kata Zainal, secara swakelola yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan mangrove. Adapun target rehabilitasi itu ada tiga sektor.

“Yakni memulihkan ekosistem mangrove, meningkatkan, dan mempertahankan,” tukasnya.