Pemberontakan Sipil Terus Meningkat, Myanmar Berisiko Menjadi Negara yang Gagal

Berita Baru, Internasional – Sejak kudeta pada 1 Februari oleh junta militer kepada Partai Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memenangkan Aung San Suu Kyi dalam pemilu, pemberontakan rakyat sipil terus meluas ke segala penjuru negeri.

Di perkotaan, kaum muda, profesional, hingga pegawai negeri berbondong-bondong turun ke jalan, melakukan segala cara utnuk menyuarakan tuntutan agar militer menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin terpilih dan untuk mewujudkan Myanmar yang demokratis.

Banyak dari para demonstran yang kehilangan nyawanya. Keringat dan perjuangan untuk negeri dibayar dengan gas air mata hingga peluru tajam aparat keamanan.

Berdasarkan data kelompok aktivis Asosiasi untuk Tahanan Politik (AAPP), setidaknya lebih dari 710 orang tewas dalam bentrokan aparat dan demonstran anti-kudeta sejak 1 Februari lalu.

Menurut laporan UN Children, 46 dari 700 korban tewas itu merupakan anak-anak.

Sekitar 3.000 orang juga telah ditahan aparat, di mana puluhan dari mereka telah divonis hukuman mati secara diam-diam oleh junta militer.

Sementara itu di pelosok, milisi etnis gencar melakukan perlawanan terhadap junta militer dengan menyerang pos-pos keamanan.

Setidaknya 10 kelompok milisi besar di Myanmar telah mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pemberontakan rakyat ke militer.

Dua kelompok etnis berpengaruh di Myanmar, Karen National Union dan Kachin Independence Army, juga telah melakukan serangan terhadap aparat hingga memicu serangan udara balasan dari militer.

Pada Sabtu pekan lalu, gabungan sejumlah kelompok milisi etnis Myanmar menyerang kantor polisi negara bagian Shan dan menewaskan sepuluh orang aparat.

Tak hanya kantor polisi, serangan juga menargetkan bank militer.

Hari Minggu kemarin terjadi ledakan bom di dekat sebuah bank milik militer Myanmar. Seorang petugas keamanan dilaporkan ikut terluka.

Kondisi itu semakin menimbulkan kekhawatiran bahwa perang saudara bisa terjadi di Myanmar.

Sejumlah pengamat internasional hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir jika keadaan dibiarkan, kisruh kudeta ini akan menggiring Myanmar menuju perang sipil dan berakhir sebagai negara gagal (failed state).

“Sasaran Tatmadaw (militer Myanmar) kini bukan lagi hanya kelompok etnis minoritas, tapi sudah hampir seluruh populasi Myanmar yang dianggap melawan penguasa,” kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, seperti dikutip dari laporan CNN pada Kamis (15/4).

“Kalau terus dibiarkan, konflik ini bisa berubah menjadi perang sipil dan (Myanmar) berisiko menjadi negara gagal,” ujarnya.

Kemungkinan perang sipil, kata Usman, semakin besar di Myanmar lantaran tidak ada satu pihak pun yang mau menahan diri.

Usman menuturkan di satu sisi, warga sipil dan kelompok pemberontak terus melakukan perlawanan terhadap junta militer, sementara angkatan bersenjata terus menindak para penentang dengan kekerasan.

“Tidak ada point of return atau titik balik ke keadaan semula. Dan tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan brutalitas Tatmadaw. Ini sebenarnya sepenuhnya ada pada kendali para jenderal Myanmar,” ujarnya.

Menurut Usman, komunitas internasional tidak cukup mengandalkan sanksi dan tekanan dari negara Barat demi membuat militer Myanmar menyerah dan menghentikan kebrutalan mereka terhadap warga sipil.

Menurutnya butuh kolektivitas komunitas internasional untuk memutuskan respons yang sama terhadap perilaku junta militer Myanmar.

Usman berharap hal itu dapat dilakukan Indonesia dan ASEAN. Ia berharap Jakarta bisa kembali mendesak agar rapat darurat pemimpin ASEAN di Jakarta terkait situasi Myanmar bisa segera dilaksanakan.

Usman juga berharap Indonesia dan negara ASEAN lainnya berhenti “berlindung” di balik prinsip non-intervensi agar bisa tak melakukan apa pun untuk menindak tegas junta militer Myanmar.

“Prinsip ASEAN soal non-intervensi selama ini kerap disalahartikan dan menjadi pembenaran negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, untuk tetap bersikap lembek terhadap isu pelanggaran HAM di kawasan,” kata Usman.

Menurut Usman, non-intervensi itu memang prinsip yang terkandung dalam hukum internasional, di mana setiap negara tidak boleh ikut campur soal kedaulatan dan politik dalam negeri negara lainnya.

“Tapi, hukum internasional juga mengizinkan intervensi jika berhubungan dengan hal kemanusiaan dan ini yang jarang sekali digunakan negara-negara untuk melawan pelanggaran HAM,” ujarnya menambahkan.

Hal senada juga diutarakan Direktur Eksekutif Burma Human Rights Network (BHRN), Kyaw Win. Menurut Kyaw, jauh sebelum kudeta berlangsung, cikal bakal perang sipil sudah terlihat lama di Myanmar, terutama terkait kesenjangan antara warga minoritas dan junta militer.

“Cikal bakal perang sipil memang sudah terlihat sejak lama, tapi kudeta ini menjadikan peluang ke arah sana (perang saudara) semakin besar di Myanmar,” kata Kyaw.

Sebagai contoh, Kyaw menyinggung bentrokan antara militer dan milisi suku Kachin di utara Myanmar atau tentara Arakan Rohingya di Rakhine yang sudah lama terjadi jauh sebelum kudeta 2021 berlangsung.

Selain itu, kelompok bersenjata negara bagian Shan (Shan State Army/SSA) dan pemberontak lainnya di Myanmar juga telah lama melawan militer demi mendapat hak dan otonomi yang lebih besar.

Berbicara dari pelosok perbatasan dekat Thailand, seorang pendiri SSA, Jenderal Yawd Serk, mengatakan kemungkinan perang sipil pecah saat ini semakin tinggi.

SSA menguasai sebagian besar wilayah di timur Myanmar. Kelompok itu merupakan salah satu dari puluhan kelompok etnis bersenjata yang telah puluhan tahun berperang melawan militer Myanmar atau kelompok lainnya untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar

“Dunia berubah. Saya melihat orang-orang di perkotaan tidak pantang menyerah. dan saya melihat pemimpin kudeta, Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing, juga tidak ingin menyerah. Saya pikir ada kemungkinan perang sipil bisa terjadi,” kata Yawd Serk seperti dikutip CNN.

Dan pada pekan lalu, tiga kelompok pemberontak di utara Myanmar yang menyebut diri mereka sebagai Aliansi Tiga Saudara, mengatakan bahwa jika militer Myanmar tidak berhenti membunuh rakyat sipil, “kami akan ikut gerakan revolusi dengan seluruh kelompok etnis demi mempertahankan diri.”

“Jika militer terus menembak dan membunuh orang, itu berarti junta militer telah bertransformasi menjadi teroris. Kami tidak akan duduk diam, kami akan mencari berbagai cara untuk melindungi warga,” kata Yawd Serk.

Junta militer Myanmar berulang kali menyalahkan para demonstran terhadap kematian ratusan orang sejak kudeta berlangsung.

Juru bicara militer Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, mengatakan pihaknya telah menggunakan kekuatan minimum untuk menindak para pedemo.

“Kami bertindak karena massa memblokir jalan dan akses dengan karung pasir, menembak dengan senjata buatan tangan, dan melempar dengan bola api, atau bom molotov, hingga akhirnya pasukan keamanan harus menggunakan senjata untuk meredam kerusuhan,” kata Min Tun.