Pelanggaran HAM di Tumpangpitu, Komnas HAM Wajib Investigasi 

Komnas HAM
Masyarakat menolak tambang di Tumpangpitu.

Berita Baru, Bayuwangi – Pada hari Senin, 06 Januari 2020, Polda Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan surat telegram yang berisi tentang, perintah untuk Brimob Polda Jatim untuk mengawal pengamanan kegiatan pertambangan. Dalam hal ini penelitian untuk kepentingan tambang yang dilakukan oleh PT BSI dan Universitas Trisakti di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

Surat tersebut secara gamblang menjelaskan, terkait pengamanan yang akan dilakukan oleh Brimob Polda Jatim. Pengamanan tersebut tertulis akan berlangsung sejak 07 Januari 2020 hingga satu setengah bulan. Sehingga, atas dasar tersebut Brimob Polda Jatim mendirikan tenda di Desa Sumberagung.

Melihat kondisi tersebut, warga Desa Sumberagung lalu meresponsnya dengan aksi-aksi demokratis. Dilanjutkan dengan melakukan penolakan melalui pembuatan tenda perjuangan yang tidak jauh dari tenda Brimob Polda.

Bagi warga Sumberagung sendiri, adanya pertambangan di desa mereka yang dioperasikan oleh PT BSI (anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk) telah menyebabkan berbagai masalah dan konflik, atau lazim disebut sebagai krisis sosial-ekologis.

Secara kualitatif, dampak tersebut di antaranya adalah mulai menurunnya kualitas lingkungan hidup desa Sumberagung. Selain itu, konflik sosial di sana semakin meningkat, dan pemenuhan dan perlindungan HAM oleh negara menjadi dipertanyakan. Kala situasi di mana warga penolak tambang dikebiri hak-haknya.

Dari catatan kami sedikitnya 13 orang warga menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan aparat keamanan karena menolak kegiatan pertambangan.” Ungkap Rere selaku Direktur Walhi Jatim.

Berita Terkait :  Penggusuran Taman Sari Tidak Sesui Prosedur & Melanggar HAM

Pelecehan Pekerja Tambang terhadap Perempuan dan Temuan Peluru

Situasi memanas kembali berlanjut, pada Kamis 9 Januari 2020, para perempuan dan warga Sumberagung lainnya tetap bertahan di tenda perjuangan mereka. Namun, perjuangan para perempuan tolak tambang tersebut malah mendapatkan pelecehan dengan ujaran yang merendahkan perempuan dari pihak pekerja tambang (lihat video). Atas pelecehan tersebut, warga sudah membuat laporan ke Polsek Pesanggaran pada tanggal 9 Januari 2020.

Selain itu, yang cukup mengagetkan ialah ditemukan fakta pada hari Jumat, 10 Janari 2020. Warga menemukan puluhan peluru, beberapa di antarannya masih aktif. Lokasi penempian tersebut berada di sekitar dusun Pancer. Hingga kini warga tak tahu darimana asal peluru tersebut. Situasi tersebut cukup memberikan tekanan psikis pada warga.

Kami tidak tahu darimana asal peluru itu, kami cukup khawatir dengan keberadaannya. Sampai hari ini belum ada yang klarifikasi soal tersebut.” Tegas salah seorang warga di sekitar tenda perjuangan.

Perkembangan terbaru tanggal 10 Januari, warga masih bertahan di tenda perjuangan, walaupun aparat Brimob Polda Jatim telah berhasil diusir oleh warga. Warga Sumberagung merasa khawatir jika aparat Brimob Polda Jatim akan datang kembali, karena surat telegram pengamanan masih berlaku hingga 1.5 bulan ke depan.

Situasi Terbaru: 11 Januari 2020

Selain fakta yang terangkum di atas, pada tanggal 11 Januari 2020, juga terdapat temuan fakta yang tak kalah penting, yakni adanya kekerasan atau tindakan represif dari aparat keamanan.

Berita Terkait :  LBH APIK Digeledah Paksa, Komnas HAM Kecam Tindakan Aparat

Sekitar pagi pukul 08.00 WIB, warga berinisiatif untum menghadang kembali rombongan peneliti tambang PT BSI, sebagai bentuk protes atas penolakan tambang. Tetapi mereka dihadapkan dengan aparat keamanan negara yang mengawal tambang dengan dalih Undang-undang.

Situasi tersebut berujung bentrokan, yang mengakibatkan dua orang perempuan warga Pancer menjadi korban. Mereka yang menghadang mendapati kekerasan yang tak seharusnya dilakukan.

Dengan fakta-fakta di atas, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur secara tegas mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi dan menegakkan Undang-undang.

Komnas HAM wajib melakukan pemantauan secara langsung di lapangan agar dapat melakukan pengumpulan data secara langung, khususnya terkait pelanggaran HAM dan memberikan dukungan kepada warga Sumberagung yang sedang berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman industri pertambangan.” Tegas Rere

Dia kemudian menambahkan, secara organisasi dan jaringan mendesak pemerintah, khususnya Presiden RI dan juga Kapolri untuk menarik seluruh aparat keamanan dari desa Sumberagung. Karena bertentangan dengan konstitusi dan Hak Asasi Manusia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini